NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
utang dalam kerangka ALM negara; (9) mengembangkan metode penerbitan yang lebih
fleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi
pasar keuangan, serta efisiensi waktu penerbitan dan biaya utang; (10) melanjutkan metode
GMTN dengan kualitas eksekusi dan penjatahan yang lebih baik antara lain menekankan pada
real money account; dan (11) mengkaji penerbitan dengan format Securities and Exchange
Commission (SEC) Registered. Sementara itu, strategi khusus pengelolaan pinjaman adalah
sebagai berikut (1) mengurangi stok pinjaman luar negeri dan meningkatkan kualitas
perencanaan; (2) mengoptimalkan proses dan kualitas negosiasi perjanjian pinjaman; (3)
meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman; dan (4) meningkatkan kualitas proses bisnis
dan pengolahan data pinjaman.
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan nonutang dalam periode 2015—2017 direncanakan sebagai
berikut. (1) mendukung pembangunan infrastruktur melalui PMN kepada BUMN/Lembaga,
penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah, dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan,
pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal), memberikan penjaminan
Pemerintah dalam percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur; (2) mendukung
pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) melalui dana bergulir
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM; (3) mendukung pengembangan
pendidikan melalui dana pengembangan pendidikan nasional yang digunakan untuk dana
abadi (endowment fund); (4) memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/
Lembaga Keuangan Internasional (LKI) untuk mempertahankan persentase kepemilikan
modal, melalui PMN kepada Organisasi/LKI, serta (5) menggunakan penerimaan cicilan
pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset untuk mendanai kebutuhan
pembiayaan anggaran.
Dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian
tiga sasaran utama, yaitu (1) penurunan rasio utang terhadap PDB; (2) penggunaan utang
secara selektif; dan (3) optimalisasi pemanfaatan utang. Peningkatan pengelolaan pinjaman
Pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok utang luar negeri, baik secara absolut maupun
secara persentase terhadap PDB. Pembiayaan luar negeri (neto) dalam kurun waktu 2015
—2017 direncanakan tetap mempertahankan kebijakan negative net flow. Perkembangan dan
proyeksi rasio utang terhadap PDB dalam periode 2008—2017, disajikan dalam Grafik 7.7.
triliun rupiah
16.000
GRAFIK 7.7
RASIO UTANG TERHADAP PDB, 2008-2017
35,0%
14.000
30,0%
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PDB Rasio Utang
0,0%
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-17