NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
7.2.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran
Kebutuhan pembiayaan anggaran jangka menengah yang antara lain tercermin pada besaran
rasio terhadap PDB, dalam periode tahun 2015—2017 diperkirakan mengalami penurunan.
Penurunan pembiayaan anggaran tersebut terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan
dan sustainabilitas fiskal serta menjaga keberlanjutan penurunan rasio utang terhadap PDB.
Perkembangan dan proyeksi pembiayaan anggaran dalam tahun 2008—2017, disajikan dalam
Grafik 7.6.
Pembiayaan anggaran bersumber dari
pembiayaan utang dan nonutang. Adapun
kebijakan pembiayaan melalui utang
jangka menengah tahun 2015—2017
adalah (1) memanfaatkan pinjaman luar
negeri secara selektif, antara lain dengan
seleksi ketat atas kegiatan-kegiatan yang
akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri,
utamanya untuk bidang infrastruktur dan
energi, dan mempertahankan kebijakan
negative net flow serta membatasi
komitmen baru pinjaman luar negeri; (2)
mengoptimalkan peran serta masyarakat
(financial inclusion) dalam pendanaan
(triliun Rp)
250
200
150
100
50
Pemerintah melalui utang dari sumber dalam negeri, antara lain dengan penerbitan SBN
seri ritel (ORI dan SUKRI), dan menjadikan sumber utang dari luar negeri hanya sebagai
pelengkap; dan (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain
melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Pemerintah mengarahkan strategi pengelolaan utang
jangka menengah secara umum, yang dapat diuraikan sebagai berikut. (1) mengoptimalkan
potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar
negeri sebagai pelengkap; (2) melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis
investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai
kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali; (3) memanfaatkan fleksibilitas
pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan
risiko yang optimal; (4) memaksimalkan pemanfaatan utang untuk belanja modal terutama
pengembangan infrastruktur; (5) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka
Asset Liability Management (ALM) Negara; (6) meningkatkan transparansi pengelolaan utang
melalui penerbitan informasi publik secara berkala; dan (7) melakukan koordinasi dengan
berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi APBN, mendukung pengembangan pasar
keuangan, dan meningkatkan sovereign credit rating.
Selanjutnya strategi umum pengelolaan utang tersebut dijabarkan ke dalam strategi khusus
pengelolaan SBN dan strategi khusus pengelolaan pinjaman. Strategi khusus pengelolaan SBN
adalah sebagai berikut. (1) pengembangan pasar perdana SBN domestik; (2) pengembangan
pasar sekunder SBN; (3) pengembangan instrumen SBN; (4) penyederhanaan jumlah seri
SBN; (5) pengembangan dan penguatan basis investor; (6) optimalisasi realisasi penerbitan
SBN sesuai besaran kebutuhan pembiayaan dan praktek pasar keuangan; (7) menerbitkan
SBN valas secara terukur dan sebagai pelengkap; (8) mempertimbangkan pengelolaan risiko
0
-50
-100
GRAFIK 7.6
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN ANGGARAN,
2008-2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Kementerian Keuangan
PEMBIAYAAN ANGGARAN
% thd PDB
(%)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
7-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2014