NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri; dan (3) menanggulangi risiko
sosial akibat bencana alam melalui pengalokasian dana cadangan penanggulangan bencana
alam.
Kebijakan belanja lain – lain dalam periode 2015—2017 kebijakan dalam belanja lain-lain
digunakan sebagai alat Bendahara Umum Negara untuk mengelola secara efisien dan efektif
anggaran dengan karakteristik (1) bersifat tidak berulang (ad hoc), (2) bersifat cadangan untuk
mengantisipasi keperluan mendesak; (3) belum direncanakan sebelumnya; dan (4) membiayai
lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri. Di samping itu, belanja lainlain
juga digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam rangka, antara lain: (1) mengantisipasi
perubahan asumsi ekonomi makro dan perubahan kebijakan; dan (2) mendukung program
ketahanan pangan, dengan menyediakan alokasi cadangan stabilisasi harga pangan, cadangan
beras pemerintah (CBP), dan cadangan benih nasional (CBN).
Kebijakan Transfer ke Daerah
Kebijakan Transfer ke Daerah dalam perencanaan jangka menengah masih ditekankan untuk
menjaga konsistensi dan kesinambungan proses konsolidasi desentralisasi fiskal sebagai
upaya pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah tersebut
diprioritaskan untuk (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan
fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; (2) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di
daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan
publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) mendukung
kesinambungan fiskal nasional; (5) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali
potensi ekonomi daerah; (6) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(7) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana
pembangunan daerah; (8) meningkatkan daya saing daerah; serta (9) meningkatkan perhatian
terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Dalam periode 2015—2017, anggaran transfer ke daerah diproyeksikan akan terus meningkat.
Hal ini berkaitan dengan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, yang kemudian diterjemahkan
ke dalam postur APBN yang berakibat bertambahnya pendapatan negara. Dengan peningkatan
pendapatan negara tersebut, tentu akan meningkatkan alokasi untuk transfer ke daerah dalam
periode tersebut. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah tahun 2008—2014 serta proyeksi
tahun 2015—2017 disajikan dalam Grafik 7.5.
GRAFIK 7.5
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH,
2008-2017
(triliun Rp)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(%)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
TRANSFER KE DAERAH
% thd PDB
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-15