NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
produktif, terutama untuk mendukung pelaksanaan MP3EI 2011—2025 dan melanjutkan
kesinambungan program pro rakyat (4 klaster penanggulangan kemiskinan) serta sinergi
antar klaster dalam rangka mendukung MP3KI. Ketiga, mempertahankan alokasi anggaran
pendidikan sebesar 20 persen terhadap total belanja negara dalam rangka penyediaan
pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah. Keempat, memberikan dukungan terhadap
kegiatan konservasi lingkungan (pro environment), dan pengembangan energi terbarukan.
Kelima, melanjutkan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat
sasaran. Keenam, melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan dan
proyeksi belanja pemerintah pusat dalam periode 2008—2017 disajikan pada Grafik 7.4.
GRAFIK 7.4
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT,
2008-2017
(triliun Rp) (%)
1.600
16,0
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
-
BELANJA K/L BELANJA NON K/L % BEL. PEMERINTAH PUSAT thd PDB
Sumber: Kementerian Keuangan
Secara umum, kebijakan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dalam periode
2015—2017 adalah Pertama, memperbaiki daya serap dan kualitas belanja K/L melalui,
antara lain, (1) perbaikan penyelesaian dokumen anggaran yang mencakup ketepatan waktu,
kelengkapan dokumen, dan mekanisme revisi anggaran; (2) proses pelelangan lebih awal; (3)
pemantauan proyek dan kegiatan secara lebih intensif; (4) penerapan kebijakan reward and
punishment secara transparan, profesional, dan konsisten. Kedua, melakukan monitoring
dan evaluasi kinerja K/L dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
anggaran. Ketiga, memperbaiki sistem penganggaran melalui penerapan penganggaran
berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Keempat, belanja K/L harus
dimanfaatkan oleh para pimpinan K/L untuk (1) melaksanakan tugas pokok K/L, guna mencapai
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah; (2) memperbaiki akuntabilitas
laporan pertanggungjawaban keuangan masing-masing K/L; (3) efisiensi anggaran pendidikan,
utamanya belanja perjalanan dinas. Kelima, refocusing program dan anggaran. Keenam,
menghindari duplikasi program. Sementara itu dalam rangka meningkatkan fungsi, peran,
dan kualitas APBN, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah administratif di antaranya
adalah (1) melanjutkan program reformasi birokrasi (termasuk pemberian remunerasi)
untuk memperbaiki kinerja aparatur negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
(2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara termasuk belanja pendidikan;
(3) realokasi kegiatan dari BA 999 ke K/L dalam rangka transparansi dan akuntabilitas;
(4) efisiensi belanja overhead/implementasi flat policy; dan (5) upaya percepatan pelaksanaan
anggaran; (6) meningkatkan governance penyelesaian dokumen anggaran dengan membagi
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-13