NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
hibah yang akan diterima K/L, dalam periode 2015―2017, hibah terencana yang diperkirakan
akan diterima Pemerintah Indonesia cenderung menurun, yaitu dari Rp3,4 triliun (2015)
menjadi Rp1,2 triliun (2017). Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh
Pemerintah Indonesia dalam periode 2015―2017, merupakan hibah yang berstatus on
going atau multiyears yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti
penanganan climate change, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan efisiensi
energi. Perkembangan dan proyeksi penerimaan hibah dalam periode 2008—2017 disajikan
dalam Grafik 7.3.
(triliun Rp)
6,0
GRAFIK 7.3
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH, 2008-2017
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: Kementerian Keuangan
7.2.3 Proyeksi Belanja Negara
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
Dalam periode jangka menengah (2015—2017), kebijakan belanja pemerintah pusat akan
disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN
2015—2019). RPJMN 2015—2019 yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan
jangka panjang nasional (RPJPN) 2005—2025, juga akan disusun dengan mengacu pada
visi dan misi Presiden terpilih pada Pemilu 2014 mendatang. Berdasarkan pentahapan skala
prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005—2025, RPJMN
2015—2019 akan difokuskan pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis
sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu
kepada direktif-direktif Presiden yang memiliki time frame jangka menengah, seperti dukungan
terhadap pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia (MP3EI) dan masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan
Indonesia (MP3KI). Kebijakan-kebijakan belanja Pemerintah Pusat jangka menengah tersebut
diambil sebagai upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan
(growth with equity).
Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat dalam periode 2015—2017 sebagai berikut.
Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien,
antara lain melalui pemantapan penerapan performance based budgeting (PBB) dan medium
term expenditure framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality
of spending), termasuk perbaikan sistem penganggaran multiyears. Kedua, mendukung
pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan, antara lain melalui: peningkatan alokasi belanja
7-12
Nota Keuangan dan RAPBN 2014