NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk
kawasan hutan tanaman industri (HTI) serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.
Pendapatan perikanan juga diproyeksikan untuk meningkat, dengan tingkat pertumbuhan
rata-rata sebesar 5,0 persen. Secara umum kebijakan Pemerintah terkait PNBP SDA perikanan
adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan PNBP melalui kajian tentang
potensi perikanan, penyediaan lahan industri di pelabuhan perikanan, dan meningkatkan
sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan
perbaikan terutama pada metode perhitungan PNBP perikanan.
Selain itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Namun,
Pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor
panas bumi sehingga dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi.
Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan
panas bumi dalam rangka optimalisasi PNBP SDA panas bumi.
Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan meningkat secara
signifikan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perbaikan
kinerja BUMN. Pendapatan bagian laba BUMN diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata
6,4 persen per tahun dalam periode 2015―2017. Peningkatan tersebut ditempuh melalui
peningkatan kinerja BUMN dan menetapkan pay out ratio dividen BUMN sesuai dengan
kemampuan keuangan BUMN.
PNBP lainnya terdiri dari pendapatan atas kegiatan penjualan hasil tambang, pendapatan
kegiatan hulu migas atau domestic market obligation (DMO), serta pendapatan lain yang
pemungutannya dilakukan oleh K/L. Dalam jangka menengah (2015―2017) pendapatan
PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3 persen. Pertumbuhan pada PNBP lainnya
disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari penjualan hasil tambang dan PNBP dari
K/L, walaupun pendapatan DMO sebagai salah satu penyumbang terbesar dari PNBP lainnya
diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sejalan dengan turunnya proyeksi pendapatan
SDA migas. Selain itu, terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus
melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui
inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang
PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20
Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dalam jangka menengah (2015―2017), pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh 3,1 persen.
Pertumbuhan pada pendapatan BLU secara umum lebih diakibatkan dari semakin banyaknya
satker pada K/L yang berubah menjadi BLU. Hal ini disebabkan karena penggunaan mekanisme
BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada satker tersebut sehingga dapat lebih
optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga akan
terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP dan pendapatan BLU agar semakin
akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.
Proyeksi Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah dalam APBN tergantung kepada komitmen negara donor untuk mencairkan
hibah dan komitmen K/L penerima hibah untuk melaporkan hibah yang diterimanya. Sumber
penerimaan hibah sebagian besar bersumber dari hibah luar negeri baik yang diterima dari
negara donor maupun lembaga internasional. Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah
dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan. Berdasarkan laporan sementara dari rencana
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-11