NK- RAPBN 2014

Recommendations

Info

Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah proyeksi PNBP masih akan tergantung pada asumsi dasar ekonomi makro seperti harga minyak mentah internasional, nilai tukar, dan lifting migas. Perkembangan dan proyeksi PNBP dalam periode 2008—2017 disajikan dalam Grafik 7.2. (triliun Rp) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 GRAFIK 7.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PNBP, 2008-2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 PNBP % thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan Proyeksi PNBP SDA migas dalam periode 2015―2017 sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan lifting migas. Walaupun ICP dan nilai tukar diproyeksikan stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat dalam periode tersebut, lifting minyak bumi diproyeksikan menurun drastis dari 970 ribu barel per hari di tahun 2015 menjadi 930 ribu barel per hari di tahun 2017, walaupun di sisi lain, lifting gas bumi dalam periode tersebut diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan SDA migas dalam tahun 2015―2017 diperkirakan menurun dari Rp188,3 triliun di 2015 menjadi Rp175,0 triliun di 2017. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pendapatan pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan meningkat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,0 persen. Pendapatan pertambangan mineral dan batu bara diproyeksikan tumbuh 5,0 persen. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih mengenai langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan produksi dan pemasaran untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara. Pendapatan kehutanan juga diproyeksikan untuk meningkat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,0 persen. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan 7-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2014
Proyeksi APBN Jangka Menengah Bab 7 dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI) serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan. Pendapatan perikanan juga diproyeksikan untuk meningkat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,0 persen. Secara umum kebijakan Pemerintah terkait PNBP SDA perikanan adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan PNBP melalui kajian tentang potensi perikanan, penyediaan lahan industri di pelabuhan perikanan, dan meningkatkan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan perbaikan terutama pada metode perhitungan PNBP perikanan. Selain itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Namun, Pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi sehingga dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi PNBP SDA panas bumi. Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan meningkat secara signifikan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perbaikan kinerja BUMN. Pendapatan bagian laba BUMN diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata 6,4 persen per tahun dalam periode 2015―2017. Peningkatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kinerja BUMN dan menetapkan pay out ratio dividen BUMN sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN. PNBP lainnya terdiri dari pendapatan atas kegiatan penjualan hasil tambang, pendapatan kegiatan hulu migas atau domestic market obligation (DMO), serta pendapatan lain yang pemungutannya dilakukan oleh K/L. Dalam jangka menengah (2015―2017) pendapatan PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3 persen. Pertumbuhan pada PNBP lainnya disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari penjualan hasil tambang dan PNBP dari K/L, walaupun pendapatan DMO sebagai salah satu penyumbang terbesar dari PNBP lainnya diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif sejalan dengan turunnya proyeksi pendapatan SDA migas. Selain itu, terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah (2015―2017), pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh 3,1 persen. Pertumbuhan pada pendapatan BLU secara umum lebih diakibatkan dari semakin banyaknya satker pada K/L yang berubah menjadi BLU. Hal ini disebabkan karena penggunaan mekanisme BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada satker tersebut sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menyempurnakan mekanisme pengelolaan PNBP dan pendapatan BLU agar semakin akuntabel terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara. Proyeksi Penerimaan Hibah Penerimaan hibah dalam APBN tergantung kepada komitmen negara donor untuk mencairkan hibah dan komitmen K/L penerima hibah untuk melaporkan hibah yang diterimanya. Sumber penerimaan hibah sebagian besar bersumber dari hibah luar negeri baik yang diterima dari negara donor maupun lembaga internasional. Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan. Berdasarkan laporan sementara dari rencana Nota Keuangan dan RAPBN 2014 7-11
Page 2 and 3:
Daftar Isi DAFTAR ISI Halaman Dafta
Page 4 and 5:
Daftar Isi Halaman 4.2.2.2 Bagian A
Page 6 and 7:
Daftar Isi Halaman 6.3.1 Defisit An
Page 8 and 9:
Daftar Tabel DAFTAR TABEL Halaman T
Page 10 and 11:
Daftar Tabel Halaman Tabel 6.15 PMN
Page 12 and 13:
Daftar Grafik Halaman Grafik 3.9 Ki
Page 14 and 15:
Daftar Grafik Grafik 4.34 Perkemban
Page 16 and 17:
Daftar Grafik Halaman Cadangan Klai
Page 18 and 19:
Daftar Boks Boks 4.1 DAFTAR BOKS Pe
Page 20 and 21:
Daftar Matriks Matriks 4.1 DAFTAR M
Page 22 and 23:
Daftar Isi 31. BUPI : Badan Usaha P
Page 24 and 25:
Daftar Isi 90. MBR : Masyarakat Ber
Page 26 and 27:
Daftar Isi 150. RKAKL : Rencana Ker
Page 28 and 29:
Pendahuluan Bab 1 1.1 Umum BAB 1 PE
Page 30 and 31:
Pendahuluan Bab 1 Dari sisi klasifi
Page 32 and 33:
Pendahuluan Bab 1 Selain itu, dalam
Page 34 and 35:
Pendahuluan Bab 1 5. Rata-rata harg
Page 36 and 37:
Pendahuluan Bab 1 (4) menyusun kebi
Page 38 and 39:
Pendahuluan Bab 1 1.6 Uraian Singka
Page 40 and 41:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Berbaga
Page 42 and 43:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro komodit
Page 44 and 45:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro tahun 2
Page 46 and 47:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Sektor
Page 48 and 49:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro yang sa
Page 50 and 51:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro kedua t
Page 52 and 53:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 800 600
Page 54 and 55:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro quantit
Page 56 and 57:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 58 and 59:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro dasar b
Page 60 and 61:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Hasil s
Page 62 and 63:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro indeks
Page 64 and 65:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pasokan
Page 66 and 67:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 2.2.2.6
Page 68 and 69:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Faktor
Page 70 and 71:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pemerin
Page 72 and 73:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pertumb
Page 74 and 75:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 76 and 77:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pada pe
Page 78 and 79:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro diperki
Page 80 and 81:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro nasiona
Page 82 and 83:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 3. Perc
Page 84 and 85:
Bab 3 Pendapatan Negara pajak lainn
Page 86 and 87:
Bab 3 Pendapatan Negara PNBP member
Page 88 and 89:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 90 and 91:
Bab 3 Pendapatan Negara rata-rata 4
Page 92 and 93:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 94 and 95:
Bab 3 Pendapatan Negara memberikan
Page 96 and 97:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 98 and 99:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam tahun
Page 100 and 101:
Bab 3 Pendapatan Negara penerimaan
Page 102 and 103:
Bab 3 Pendapatan Negara Kesehatan (
Page 104 and 105:
Bab 3 Pendapatan Negara Selama 2008
Page 106 and 107:
Bab 3 Pendapatan Negara (3) investa
Page 108 and 109:
Bab 3 Pendapatan Negara dalam rangk
Page 110 and 111:
Bab 3 Pendapatan Negara 3.4.1.1 Pen
Page 112 and 113:
Bab 3 Pendapatan Negara Pendapatan
Page 114 and 115:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 116 and 117:
Bab 3 Pendapatan Negara dan ekstens
Page 118 and 119:
Bab 3 Pendapatan Negara sebagai pen
Page 120 and 121:
Bab 3 Pendapatan Negara keselamatan
Page 122 and 123:
Bab 3 Pendapatan Negara pemberdayaa
Page 124 and 125:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345: Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 386 and 387: Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah
Page 416 and 417: RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN
Page 418 and 419: - 3 - 4. Pendapatan Pajak Dalam Neg
Page 420 and 421: - 5 - tertentu sesuai dengan Ketent
Page 422 and 423: - 7 - 35. Pembiayaan Luar Negeri Ne
Page 424 and 425: - 9 - konsultan hukum lokal, sebesa
Page 426 and 427: - 11 - Pasal 8 (1) Anggaran Belanja
Page 428 and 429: - 13 - (3) DAU sebagaimana dimaksud
Page 430 and 431: - 15 - puluh enam miliar tiga ratus
Page 432 and 433: - 17 - Pasal 13 (1) Dana Insentif D
Page 434 and 435: - 19 - (12) Ketentuan lebih lanjut
Page 436 and 437: - 21 - termasuk hibah luar negeri/h
Page 438 and 439: - 23 - puluh satu juta sembilan rat
Page 440 and 441: - 25 - (7) Untuk menurunkan biaya p
Page 442 and 443: - 27 - Perubahan Tahun Anggaran 201
Page 444 and 445:
- 29 - (4) Ketentuan lebih lanjut t
Page 446 and 447:
- 31 - Pemerintah dengan persetujua
Page 448 and 449:
- 33 - Pasal 37 Dalam hal terdapat
Page 450 and 451:
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 452 and 453:
- 3 - nasional dan 3 (tiga) priorit
Page 454 and 455:
- 5 - Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal
Page 456 and 457:
Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) - 7 - Ya
Page 458 and 459:
Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 - 9
Page 460 and 461:
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Ayat (6)
Page 462 and 463:
Pasal 21 Pasal 22 Ayat (3) Ayat (4)
Page 464 and 465:
- 15 - Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 A
Page 466 and 467:
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
Page 468 and 469:
Pasal 36 Pasal 37 Ayat (1) Cukup je
Page 470 and 471:
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RE
Page 472 and 473:
- 3 - 3.2.1.1 Pendapatan rumah saki
Page 474 and 475:
- 5 - 3.7.4 Pendapatan denda II 21.
Page 476 and 477:
- 7 - 1.2.3.3 Dana Reboisasi 926.73
Page 478 and 479:
- 9 - 2.4.2 Dana bergulir -4.000.00
Page 480 and 481:
DATA POKOK APBN 2008-2014
Page 482 and 483:
Data Pokok APBN 2008 - 2014 Lampira
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494:
show all

NK- RAPBN 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?