NK- RAPBN 2014

Bab 7
Proyeksi APBN Jangka Menengah
Di bidang PNBP, kebijakan yang akan ditempuh adalah (1) meningkatkan produksi migas
terutama target lifting minyak dan gas bumi; (2) mengoptimalkan penerimaan SDA nonmigas
melalui peningkatan volume produksi dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan
serta mengembangkan potensi usaha pertambangan panas bumi; (3) meningkatkan kinerja
BUMN serta menyesuaikan pay out ratio dividen BUMN; dan (4) menyelaraskan kebijakan
dan peraturan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PNBP K/L, dan pendapatan BLU.
Di sisi belanja negara, dalam jangka menengah, peningkatan kualitas belanja negara akan terus
diupayakan oleh Pemerintah untuk menciptakan kualitas belanja negara yang lebih produktif,
antisipasif, dan responsif. Hal itu ditujukan untuk merespon gejolak perekonomian global
maupun domestik sekaligus mendukung optimalisasi pencapaian target-target pembangunan
yang ditetapkan Pemerintah. Sejalan dengan tujuan tersebut, kebijakan belanja negara dalam
jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk (1) menjaga daya beli masyarakat dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka menciptakan efisiensi birokrasi dan
meningkatkan daya saing; dan (2) menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi hargaharga
komoditas pokok, menjaga stabilitas politik melalui upaya mewujudkan demokrasi
yang adil, jujur, dan transparan, serta mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di
bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk;
(3) menguatkan daya saing untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,
serta menguatkan perekonomian domestik antara lain melalui program MP3EI; dan (4)
meningkatkan efisiensi struktur belanja negara dengan mendorong efisiensi belanja yang
kurang produktif untuk direalokasi ke kegiatan yang produktif, antara lain melalui pembatasan
kegiatan yang kurang produktif dan melakukan desain ulang subsidi agar lebih efisien dan
tepat sasaran. Arah lain dari kebijakan belanja negara adalah untuk (5) mengantisipasi
ketidakpastian melalui dana cadangan risiko fiskal yang memadai; (6) meningkatkan
efektivitas dan perluasan program pengentasan kemiskinan antara lain melalui MP3KI; dan
(7) mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah,
serta penguatan kemandirian daerah.
Kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal
yang ekspansif, dengan fokus antara lain untuk (1) mencari sumber-sumber pembiayaan yang
biayanya efisien dan risikonya rendah; (2) mengarahkan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan
produktif dan penguatan perekonomian domestik; dan (3) menempuh kebijakan net negative
flow dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan meminimalisir risiko. Sejalan
dengan hal tersebut, pemanfaatan pinjaman diprioritaskan antara lain untuk (1) menyediakan
pelayanan publik; (2) mendorong peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri;
(3) program yang mempunyai rentang manfaat luas dan bersifat inovatif sehingga dapat
menjadi model untuk replikasi dan pengembangan melalui pendanaan rupiah atau pendanaan
lainnya; dan (4) mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan
pekerjaan (pro job), penurunan kemiskinan secara nyata dan terukur (pro poor), dan/atau
mendukung kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).
7.2 Proyeksi APBN Jangka Menengah
Kerangka APBN Jangka Menengah atau medium term budget framework (MTBF) merupakan
kerangka penganggaran jangka menengah yang meliputi kerangka pendapatan negara,
belanja negara, dan pembiayaan dalam jangka menengah yang sifatnya terbuka untuk
7-2
Nota Keuangan dan RAPBN 2014