NK- RAPBN 2014

Proyeksi APBN Jangka Menengah
Bab 7
7.1 Umum
BAB 7
PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH
Kebijakan dan karakteristik postur APBN jangka menengah harus disusun dengan mengacu
pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya
terkait prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi
makro yang menjadi dasar perhitungan APBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan,
dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh Pemerintah
dalam periode tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur
APBN jangka menengah. Kebijakan APBN jangka menengah pada dasarnya mengacu pada
pelaksanaan dan rencana pembangunan jangka menengah nasional sesuai visi dan misi
pembangunan nasional. Kebijakan dan postur APBN jangka menengah disusun dan disiapkan
untuk menunjang pelaksanaan rencana pembangunan nasional jangka menengah tersebut,
serta pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Dalam jangka menengah 2015—2017, Indonesia diperkirakan masih dihadapkan pada
sejumlah tantangan terkait upaya penurunan tingkat pengangguran, penurunan angka
kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan daya saing ekonomi.
Dengan memerhatikan prospek kinerja perekonomian global, prospek kinerja perekonomian
domestik, serta tantangan-tantangan yang ada, prospek APBN dalam jangka menengah
ke depan diharapkan tetap dapat berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian
nasional sekaligus memberikan stimulus bagi aktivitas perekonomian nasional. Dengan
demikian, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk tetap menjaga
kesinambungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara serta efisiensi belanja negara,
di samping mengendalikan defisit anggaran agar dapat mendorong turunnya rasio utang
pemerintah terhadap PDB. Namun, Pemerintah juga menyadari perlunya kebijakan fiskal
yang ekspansif dengan pengelolaan secara hati-hati dalam rangka menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka menengah, secara bertahap APBN akan
diarahkan menuju anggaran berimbang.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah
(2015—2017) akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga
iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya
untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), utamanya
melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan secara terus menerus.
Sejalan dengan perkiraan penguatan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, dalam jangka
menengah, penerimaan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi
daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Di sisi lain, PNBP juga diharapkan terus mengalami
peningkatan terutama yang berasal dari penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN,
seiring dengan meningkatnya kinerja BUMN, dan dari SDA migas.
Di bidang perpajakan, kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah adalah (1) melanjutkan
reformasi administrasi perpajakan, (2) melakukan reformasi di bidang pengawasan dan
penggalian potensi, dan (3) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
7-1