NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
(DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil
(DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan
sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
(4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi
Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU
Nasional. Perkembangan mandatory spending tahun 2008-2013 disajikan dalam
Grafik 6.30.
Meskipun dalam perkembangannya, untuk penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar
5 persen dari APBN telah mendapatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 58/
PUU-X/2012 tanggal 13 Desember 2012. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa terkait
permohonan mengenai pengujian materil UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima,
dengan salah satu pertimbangan yaitu suatu ketentuan Undang-Undang tidak dapat diuji dengan
ketentuan Undang-Undang yang lain, dalam hal ini UU 22/2011 tentang APBN 2012 terhadap
UU 36/2009 tentang Kesehatan.
Meningkatnya mandatory spending
sebagai konsekuensi dari ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku
telah menimbulkan kekhawatiran akan
kapasitas fiskal (fiscal space). Fiscal
Space adalah ketersediaan sumberdaya
keuangan bagi pemerintah untuk
membiayai kebijakan yang diinginkan
melalui anggaran. Kapasitas fiskal
selama ini masih terbatas, disebabkan
oleh anggaran belanja negara yang
setiap tahunnya lebih besar digunakan
untuk membiayai belanja yang bersifat
mengikat berupa pos belanja rutin antara
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
APBNP
2008 2009 2010 2011 2012
2013
Tidak Mengikat 17,8 23,0 19,6 20,0 20,3 24,6
Mengikat 82,2 77,0 80,4 80,0 79,7 75,4
Persen
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK 6.31
PERKEMBANGAN KOMPOSISI BELANJA NEGARA
MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT, 2008-2013
lain belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang. Komposisi belanja negara
mengikat dan tidak mengikat tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.31.
Dengan adanya mandatory spending yang menyebabkan fiscal space makin terbatas, khususnya
untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang dapat lebih produktif, hal ini berisiko membuat
APBN tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, fungsi APBN sebagai stabilisator bagi
perekonomian yang bersifat countercyclical menjadi kurang fleksibel untuk antisipasi perubahan
asumsi ekonomi global. Padahal sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat bermanuver,
yaitu pada saat ekonomi sedang dalam kondisi stabil, pemerintah dapat menjalankan anggaran
surplus, dan sebaliknya, pada saat krisis, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan
menjalankan anggaran defisit.
Dimasa yang akan datang, diharapkan adanya peningkatan efektifitas di sektor belanja,
khususnya belanja bersifat mengikat yang menjadi penyebab utama keterbatasan fiscal space.
Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehingga diupayakan
dikurangi secara bertahap agar fiscal space bisa tetap terjaga, diantaranya melalui pengendalian
penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-63