NK- RAPBN 2014

Recommendations

Info

Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal dan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah menghabiskan anggaran rekonstruksi senilai lebih dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta. Perkembangan dana kontinjensi bencana alam dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.29. Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN pada setiap kejadian. Ke depan perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk untuk asuransi bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah telah merumuskan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 yang salah satu programnya adalah peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan risiko bencana. Kegiatan yang menjadi salah satu fokus dari program tersebut adalah pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana). 6.4.4 Pengeluaran Negara yang Dimandatkan/Diwajibkan (Mandatory Spending) Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada programprogram tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa ketentuan peraturan perundangan terkait mandatory spending, diantaranya adalah (1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Amendemen ke empat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD; (2) kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 GRAFIK 6.29 PERKEMBANGAN DANA KONTINJENSI BENCANA ALAM TAHUN 2008-2013 (triliun rupiah) 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,94 3,00 3,00 2,22 2,68 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sumber: Kementerian Keuangan Alokasi Realisasi GRAFIK 6.30 PERKEMBANGAN MANDATORY SPENDING, 2008-2013 (triliun rupiah) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pendidikan 154 208 225 267 311 345 Transfer ke Daerah 292 309 345 411 480 529 Kesehatan 24 28 32 42 46 56 Sumber: Kementerian Keuangan 0,10 - 6-62 Nota Keuangan dan RAPBN 2014
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal Bab 6 (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; (4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Perkembangan mandatory spending tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.30. Meskipun dalam perkembangannya, untuk penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN telah mendapatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 58/ PUU-X/2012 tanggal 13 Desember 2012. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa terkait permohonan mengenai pengujian materil UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima, dengan salah satu pertimbangan yaitu suatu ketentuan Undang-Undang tidak dapat diuji dengan ketentuan Undang-Undang yang lain, dalam hal ini UU 22/2011 tentang APBN 2012 terhadap UU 36/2009 tentang Kesehatan. Meningkatnya mandatory spending sebagai konsekuensi dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah menimbulkan kekhawatiran akan kapasitas fiskal (fiscal space). Fiscal Space adalah ketersediaan sumberdaya keuangan bagi pemerintah untuk membiayai kebijakan yang diinginkan melalui anggaran. Kapasitas fiskal selama ini masih terbatas, disebabkan oleh anggaran belanja negara yang setiap tahunnya lebih besar digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa pos belanja rutin antara 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% APBNP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tidak Mengikat 17,8 23,0 19,6 20,0 20,3 24,6 Mengikat 82,2 77,0 80,4 80,0 79,7 75,4 Persen Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK 6.31 PERKEMBANGAN KOMPOSISI BELANJA NEGARA MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT, 2008-2013 lain belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang. Komposisi belanja negara mengikat dan tidak mengikat tahun 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.31. Dengan adanya mandatory spending yang menyebabkan fiscal space makin terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang dapat lebih produktif, hal ini berisiko membuat APBN tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, fungsi APBN sebagai stabilisator bagi perekonomian yang bersifat countercyclical menjadi kurang fleksibel untuk antisipasi perubahan asumsi ekonomi global. Padahal sebagai alat kebijakan fiskal, APBN harus dapat bermanuver, yaitu pada saat ekonomi sedang dalam kondisi stabil, pemerintah dapat menjalankan anggaran surplus, dan sebaliknya, pada saat krisis, pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal dengan menjalankan anggaran defisit. Dimasa yang akan datang, diharapkan adanya peningkatan efektifitas di sektor belanja, khususnya belanja bersifat mengikat yang menjadi penyebab utama keterbatasan fiscal space. Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehingga diupayakan dikurangi secara bertahap agar fiscal space bisa tetap terjaga, diantaranya melalui pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan listrik bersubsidi. Nota Keuangan dan RAPBN 2014 6-63
Page 2 and 3:
Daftar Isi DAFTAR ISI Halaman Dafta
Page 4 and 5:
Daftar Isi Halaman 4.2.2.2 Bagian A
Page 6 and 7:
Daftar Isi Halaman 6.3.1 Defisit An
Page 8 and 9:
Daftar Tabel DAFTAR TABEL Halaman T
Page 10 and 11:
Daftar Tabel Halaman Tabel 6.15 PMN
Page 12 and 13:
Daftar Grafik Halaman Grafik 3.9 Ki
Page 14 and 15:
Daftar Grafik Grafik 4.34 Perkemban
Page 16 and 17:
Daftar Grafik Halaman Cadangan Klai
Page 18 and 19:
Daftar Boks Boks 4.1 DAFTAR BOKS Pe
Page 20 and 21:
Daftar Matriks Matriks 4.1 DAFTAR M
Page 22 and 23:
Daftar Isi 31. BUPI : Badan Usaha P
Page 24 and 25:
Daftar Isi 90. MBR : Masyarakat Ber
Page 26 and 27:
Daftar Isi 150. RKAKL : Rencana Ker
Page 28 and 29:
Pendahuluan Bab 1 1.1 Umum BAB 1 PE
Page 30 and 31:
Pendahuluan Bab 1 Dari sisi klasifi
Page 32 and 33:
Pendahuluan Bab 1 Selain itu, dalam
Page 34 and 35:
Pendahuluan Bab 1 5. Rata-rata harg
Page 36 and 37:
Pendahuluan Bab 1 (4) menyusun kebi
Page 38 and 39:
Pendahuluan Bab 1 1.6 Uraian Singka
Page 40 and 41:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Berbaga
Page 42 and 43:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro komodit
Page 44 and 45:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro tahun 2
Page 46 and 47:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Sektor
Page 48 and 49:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro yang sa
Page 50 and 51:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro kedua t
Page 52 and 53:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 800 600
Page 54 and 55:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro quantit
Page 56 and 57:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 58 and 59:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro dasar b
Page 60 and 61:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Hasil s
Page 62 and 63:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro indeks
Page 64 and 65:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pasokan
Page 66 and 67:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 2.2.2.6
Page 68 and 69:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Faktor
Page 70 and 71:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pemerin
Page 72 and 73:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Pertumb
Page 74 and 75:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro Selanju
Page 76 and 77:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro pada pe
Page 78 and 79:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro diperki
Page 80 and 81:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro nasiona
Page 82 and 83:
Bab 2 Kinerja Ekonomi Makro 3. Perc
Page 84 and 85:
Bab 3 Pendapatan Negara pajak lainn
Page 86 and 87:
Bab 3 Pendapatan Negara PNBP member
Page 88 and 89:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 90 and 91:
Bab 3 Pendapatan Negara rata-rata 4
Page 92 and 93:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 94 and 95:
Bab 3 Pendapatan Negara memberikan
Page 96 and 97:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam APBNP
Page 98 and 99:
Bab 3 Pendapatan Negara Dalam tahun
Page 100 and 101:
Bab 3 Pendapatan Negara penerimaan
Page 102 and 103:
Bab 3 Pendapatan Negara Kesehatan (
Page 104 and 105:
Bab 3 Pendapatan Negara Selama 2008
Page 106 and 107:
Bab 3 Pendapatan Negara (3) investa
Page 108 and 109:
Bab 3 Pendapatan Negara dalam rangk
Page 110 and 111:
Bab 3 Pendapatan Negara 3.4.1.1 Pen
Page 112 and 113:
Bab 3 Pendapatan Negara Pendapatan
Page 114 and 115:
Bab 3 Pendapatan Negara Sementara i
Page 116 and 117:
Bab 3 Pendapatan Negara dan ekstens
Page 118 and 119:
Bab 3 Pendapatan Negara sebagai pen
Page 120 and 121:
Bab 3 Pendapatan Negara keselamatan
Page 122 and 123:
Bab 3 Pendapatan Negara pemberdayaa
Page 124 and 125:
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat B
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333: Bab 6 Defisit, Pembiayaan Anggaran,
Page 386 and 387: Bab 7 Proyeksi APBN Jangka Menengah
Page 416 and 417: RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK IN
Page 418 and 419: - 3 - 4. Pendapatan Pajak Dalam Neg
Page 420 and 421: - 5 - tertentu sesuai dengan Ketent
Page 422 and 423: - 7 - 35. Pembiayaan Luar Negeri Ne
Page 424 and 425: - 9 - konsultan hukum lokal, sebesa
Page 426 and 427: - 11 - Pasal 8 (1) Anggaran Belanja
Page 428 and 429: - 13 - (3) DAU sebagaimana dimaksud
Page 430 and 431: - 15 - puluh enam miliar tiga ratus
Page 432 and 433:
- 17 - Pasal 13 (1) Dana Insentif D
Page 434 and 435:
- 19 - (12) Ketentuan lebih lanjut
Page 436 and 437:
- 21 - termasuk hibah luar negeri/h
Page 438 and 439:
- 23 - puluh satu juta sembilan rat
Page 440 and 441:
- 25 - (7) Untuk menurunkan biaya p
Page 442 and 443:
- 27 - Perubahan Tahun Anggaran 201
Page 444 and 445:
- 29 - (4) Ketentuan lebih lanjut t
Page 446 and 447:
- 31 - Pemerintah dengan persetujua
Page 448 and 449:
- 33 - Pasal 37 Dalam hal terdapat
Page 450 and 451:
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UN
Page 452 and 453:
- 3 - nasional dan 3 (tiga) priorit
Page 454 and 455:
- 5 - Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal
Page 456 and 457:
Pasal 13 Pasal 14 Ayat (1) - 7 - Ya
Page 458 and 459:
Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 - 9
Page 460 and 461:
Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Ayat (6)
Page 462 and 463:
Pasal 21 Pasal 22 Ayat (3) Ayat (4)
Page 464 and 465:
- 15 - Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 A
Page 466 and 467:
Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32
Page 468 and 469:
Pasal 36 Pasal 37 Ayat (1) Cukup je
Page 470 and 471:
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG RE
Page 472 and 473:
- 3 - 3.2.1.1 Pendapatan rumah saki
Page 474 and 475:
- 5 - 3.7.4 Pendapatan denda II 21.
Page 476 and 477:
- 7 - 1.2.3.3 Dana Reboisasi 926.73
Page 478 and 479:
- 9 - 2.4.2 Dana bergulir -4.000.00
Page 480 and 481:
DATA POKOK APBN 2008-2014
Page 482 and 483:
Data Pokok APBN 2008 - 2014 Lampira
Page 484 and 485:
Page 486 and 487:
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
Page 492 and 493:
Page 494:
show all

NK- RAPBN 2014

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?