17.01.2015 Views

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

NK- RAPBN 2014

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bab 6<br />

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal<br />

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004<br />

tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah<br />

dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur<br />

bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari<br />

Pemerintah.<br />

LPS telah mencadangkan jumlah estimasi biaya untuk pembayaran klaim penjaminan atas<br />

simpanan nasabah bank di tahun <strong>2014</strong> sebesar Rp12,05 triliun. Dengan demikian, dalam<br />

hal jumlah klaim penjaminan tidak mencapai jumlah tersebut maka ekuitas LPS tidak akan<br />

berkurang sehingga Pemerintah belum perlu menyediakan dana untuk tambahan modal LPS.<br />

Namun demikian, untuk fungsi LPS yang lain yaitu menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS<br />

tidak dapat menentukan estimasi biaya untuk penyelamatan bank gagal yang akan diselamatkan<br />

pada tahun <strong>2014</strong>.<br />

6.4.3.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)<br />

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan<br />

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang<br />

bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor<br />

nasional. LPEI menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para<br />

eksportir.<br />

LPEI sebelumnya bernama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan<br />

khusus yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan,<br />

penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir. LPEI mempunyai ruang gerak<br />

pembiayaan yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan bank pada umumnya, sehingga<br />

dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan<br />

disisi supply (dalam negeri) dan di sisi demand (luar negeri). Pembiayaan diberikan baik secara<br />

konvensional, maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.<br />

GRAFIK 6.28<br />

PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN<br />

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, 2008-<strong>2014</strong><br />

(triliun rupiah)<br />

60,0<br />

52,3<br />

50,0<br />

40,0<br />

33,3<br />

42,0<br />

36,1<br />

45,1<br />

30,0<br />

26,3<br />

27,1<br />

20,0<br />

10,0<br />

-<br />

Sumber: LPEI<br />

13,0<br />

11,2<br />

9,5 9,3<br />

20,6<br />

15,7<br />

20,5<br />

6,5 7,0 7,6 8,0<br />

4,3 4,4<br />

0,3 0,3 0,0 0,3 1,1 1,5 1,9<br />

- - 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />

(Perkiraan)<br />

Total Aktiva Pembiayaan Ekspor Penjaminan Asuransi Ekuitas<br />

<strong>2014</strong><br />

(Perkiraan)<br />

10,7<br />

6-60<br />

Nota Keuangan dan <strong>RAPBN</strong> <strong>2014</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!