NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
memiliki ruang untuk pembayaran cicilan UPSL, maka Kementerian Keuangan melakukan
evaluasi dan monitoring kewajiban pembayaran THT PNS setiap tahun.
6.4.3.3 Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu
Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban
Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga
Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal
lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan.
6.4.3.3.1 Bank Indonesia
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal
terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang
dari Rp2,0 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan
umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian
surplus tahun berjalan untuk cadangan umum jumlah modal BI masih kurang dari Rp2,0
triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap
kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan
bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan
tentang BI. Perkembangan modal BI dan rasio modal BI dalam periode 2008–2013 disajikan pada
Grafik 6.26.
Penurunan rasio modal pada tahun
2011 terutama disebabkan oleh
defisit yang bersumber dari tingginya
biaya kebijakan moneter untuk
mencapai kondisi ekonomi makro
yang stabil sebagai pelaksanaan
tugas utama BI. Walaupun pada
tahun 2011 rasio modal BI terhadap
kewajiban moneter kurang dari 3
persen dan tahun 2013 rasio modal
diproyeksikan turun menjadi sebesar
2,99 persen, Pemerintah tidak perlu
melakukan penambahan modal BI.
Hal tersebut sejalan dengan hasil
rapat Komisi XI DPR RI tanggal 21
November 2011 yang telah menyetujui
perubahan Kesepakatan Bersama
(Triliun rupiah)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
antara Pemerintah dan BI tersebut diatas yang memuat pokok-pokok penghapusan
pengaturan rasio modal BI 3 persen dari kewajiban moneter dan kembali menjadi
minimal Rp2,0 triliun. Keputusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BI dan Pemerintah
melalui perubahan Kesepakatan Bersama mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 31
75
10,38
GRAFIK 6.26
PERKEMBANGAN MODAL DAN
RASIO MODAL BANK INDONESIA
69
8,88
49
4,62
33
2,71
39
34
3,14 2,99
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Est)
Modal
Rasio Modal (RHS)
Persen
12
Keterangan:
Modal adalah penjumlahan dari modal ditambah dengan cadangan umum dan surplus (defisit)
Batas minimum modal Bank Indonesia (Rp2,0 triliun)
Sumber: Bank Indonesia
10
8
6
4
2
0
6-58
Nota Keuangan dan RAPBN 2014