NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
diperlukan untuk mendukung perhitungan iuran masih relatif belum memadai. Berbagai model
perhitungan yang ada, diyakini banyak pihak masih terdapat kekurangan sehingga besaran iuran
yang diperlukan untuk tahun 2014 berpotensi berbeda dengan besaran iuran yang ditetapkan.
Kedua, belum adanya tata cara yang efektif terkait kewajiban warga negara untuk ikut ke dalam
SJSN. UU SJSN menyatakan bahwa program jaminan kesehatan bersifat wajib bagi seluruh
Warga Negara Indonesia. Ikutnya seluruh WNI ke dalam sistem ini (universal coverage),
ditargetkan oleh Pemerintah tercapai dalam kurun waktu lima tahun. Karena itu, awal
pelaksanaan program ini diyakini akan terjadi adverse selection dimana yang sukarela mendaftar
terlebih dahulu adalah masyarakat yang rentan terhadap penyakit, khususnya penyakit yang
membutuhkan biaya tinggi.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan adalah
sistem layanan kesehatan. Sampai dengan saat ini, Pemerintah berupaya keras memperbaiki
sistem layanan kesehatan yang ada khususnya penyediaan layanan kesehatan tingkat pertama
dan mekanisme rujukan. Kedua hal tersebut memegang peranan penting atas tercapainya
tujuan program.
Atas potensi risiko fiskal tersebut di atas, Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk
memitigasinya. Iuran kesehatan per orang per bulan (POPB) untuk orang miskin dan tidak
mampu sejauh ini diusulkan meningkat lebih dari dua kali lipat iuran POPB untuk kelompok
yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah juga menambah alokasi anggaran baik untuk
iuran PNS dan TNI/Polri (beserta pensiunannya) maupun penyediaan fasilitas kesehatan.
6.4.3.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
Pemerintah telah menyelenggarakan
program pensiun dan tabungan
hari tua bagi PNS dan TNI/Polri
sebagai bentuk penghargaan atas
pengabdian yang diberikan. Risiko
fiskal penyelengaraan program pensiun
pegawai negeri, terutama berasal dari
peningkatan jumlah pembayaran
manfaat pensiun dari tahun ke
tahun. Sejak tahun anggaran 2009,
pendanaan pensiun pegawai negeri
seluruhnya (100 persen) menjadi
beban APBN. Beberapa faktor yang
90
GRAFIK 6.25
PERKEMBANGAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(triliun rupiah)
85,7
80
76,0
70
67,3
59,0
60
51,5
50
44,3
40
36,8
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sumber: Kementerian Keuangan
mempengaruhi besaran kenaikan pembayaran manfaat pensiun diantaranya, jumlah
pegawai negeri yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok pegawai
negeri, meningkatnya pensiun pokok pegawai negeri. Perkembangan pembayaran manfaat
pensiun pegawai negeri (yang meliputi pegawai negeri sipil dan TNI-Polri) disajikan dalam
Grafik 6.25.
Sementara itu, risiko fiskal dari progam tabungan hari tua PNS berasal dari unfunded past service
liability (UPSL) yang menjadi kewajiban Pemerintah seiring dengan kebijakan meningkatkan
kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS.
Dalam upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan program tabungan hari tua PNS di masa
mendatang, dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) serta agar Pemerintah
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-57