NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam
bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Menteri Keuangan juga menyediakan beberapa instrumen
untuk mendukung pelaksanaan proyek KPS. Fasilitas tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi
pelaksanaan proyek KPS terkait pemberian dukungan dan jaminan pemerintah melalui instrumen
sebagai berikut:
a. Penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah dalam proyek KPS melalui Pusat Investasi
Pemerintah (PIP);
b. Penjaminan risiko infrastruktur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur [PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero)].
c. Penyiapan proyek KPS dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan
infrastruktur [PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)] dengan skema Project Development
Services (PDS).
Penyiapan proyek melalui skema PDS merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah terhadap PJPK dalam
rangka mempersiapkan proyek KPS agar menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat
dua proyek yang mendapat bantuan dengan skema ini yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-
Manggarai dan Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.
Selain fasilitas tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme
pemberian dukungan kelayakan proyek kerja sama (Viability Gap Fund/VGF). Dukungan
kelayakan proyek kerja sama merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal
yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Disamping itu,
dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama;
(2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada
proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan
layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.
Salah satu model proyek KPS yang saat ini telah memasuki kemajuan yang signifikan adalah
pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang berlokasi di Batang, Jawa
Tengah (IPP PLTU Jawa Tengah) atau lebih dikenal dengan proyek Central Java Power Plant (CJPP).
Proyek CJPP sudah mendapatkan pemenang lelang dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian
kerjasama. Proyek ini dijadwalkan akan memulai konstruksi pada tahun 2014 dan akan mulai beroperasi
pada tahun 2017. Dengan berhasilnya pelaksanaan proyek KPS CJPP ini diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan listrik dalam waktu dekat dan mendorong pelaksanaan proyek-proyek KPS lain di Indonesia.
6.4.3.2 Jaminan Sosial
6.4.3.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional
Mulai tanggal 1 Januari 2014, Indonesia akan menjalani babak baru penyelenggaraan sistem
jaminan sosial nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan diselenggarakannya lima program
jaminan sosial dan dibentuknya dua BPJS. Kelima program jaminan sosial dimaksud adalah
program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian,
program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua. Sementara itu, dua BPJS dimaksud
adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Askes
(Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero).
Untuk tahun 2014, potensi risiko fiskal terbesar atas pelaksanaan SJSN diperkirakan berasal dari
program jaminan kesehatan dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, data yang
6-56
Nota Keuangan dan RAPBN 2014