NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara
Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (commercial operation date/COD) pada tahun 2017.
6.4.3.1.5 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (Persero)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah
telah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sebagai salah satu model
dalam penyediaan infrastruktur. Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skema KPS diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010
jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema
KPS dimaksud, Pemerintah perlu memberikan penjaminan infrastruktur guna meningkatkan
kelayakan kredit proyek KPS, agar proyek tersebut dapat memperoleh pemenuhan pembiayaan
(financial close) dan menciptakan biaya infrastruktur yang efisien sekaligus kompetitif.
Sebagai upaya mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infratruktur,
pemberian penjaminan infrastruktur tersebut dilakukan Pemerintah melalui PT PII. PT PII
yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk
memberikan ring fencing terhadap APBN dari kewajiban kontinjen yang timbul dari pelaksanaan
penjaminan infratruktur. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur oleh PT PII diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/
PMK.011/2010.
Penjelasan terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur
disajikan dalam Boks 6.2.
BOKS 6.2
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN
INFRASTRUKTUR
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor
utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebutuhan akan
infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Di sisi lain, kemampuan keuangan negara
dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut
mendorong Pemerintah untuk mencari terobosan dengan skema atau model pengadaan infrastruktur
yang berbeda. Salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah
adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta. Upaya ini dilaksanakan melalui skema Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) atau dikenal juga dengan istilah Public Private Partnership (PPP).
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor
56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam peraturan ini,
KPS didefinisikan sebagai Proyek Kerjasama yaitu Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui
Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah dengan Badan Usaha. Dalam pelaksanaan proyek KPS, Pemerintah melalui Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) melakukan kontrak dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur
dengan spesifikasi yang sudah ditentukan disertai pembagian risiko kepada pihak yang paling mampu
menanganinya. Dalam rangka meningkatkan minat swasta, Pemerintah juga dapat memberikan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-55