NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Jaminan Pemerintah Pusat diberikan sebesar 70 persen dari jumlah pokok kredit investasi
PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30 persen menjadi risiko bank yang
memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM
ditetapkan sebesar BI rate ditambah paling tinggi sebesar 5 persen. Dari jumlah tersebut, tingkat
bunga sebesar BI rate akan menjadi tanggungan PDAM, sedangkan selisih bunga di atas BI
rate paling tinggi sebesar 5 persen akan menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah Pusat.
Jaminan atas kewajiban PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah
melalui skema APBN. Dalam hal jaminan tersebut dicairkan, maka besaran jaminan tersebut
selanjutnya akan menjadi kewajiban PDAM dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini adalah apabila PDAM gagal memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo kepada perbankan, Pemerintah akan menjamin 70 persen dari
pokok kredit investasi PDAM tersebut. Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hal itu di
antaranya adalah tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW) yang tinggi, manajemen
internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/
Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Sampai dengan bulan Juni 2013,
Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak lima Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek
PDAM sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.29.
No.
TABEL 6.29
DAFTAR PROYEK YANG TELAH MEMPEROLEH JAMINAN
PEMERINTAH TERKAIT PROYEK PDAM
Nama Proyek
Kredit Investasi
(miliar rupiah)
1 PDAM Kabupaten Bogor 24,3
2 PDAM Kabupaten Ciamis 14,7
3 PDAM Kabupaten Lombok Timur 11,2
4 PDAM Kota Malang 44,9
5 PDAM Kota Banjarmasin 110
Sumber: Kementerian Keuangan
6.4.3.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur
Pemerintah telah menerima proposal permintaan dukungan Pemerintah yang diajukan oleh
PT PLN (Persero) untuk model Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah. Proyek
ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakan Pemerintah dalam Indonesia Infrastructure
Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagai model proyek yang akan dijalankan dengan
skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP) sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses lelang proyek IPP
PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada
tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatangan dokumen pelaksanaan dan penjaminan
6-54
Nota Keuangan dan RAPBN 2014