NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain
komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM,
serta kekurangan pasokan batubara.
6.4.3.1.2 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000
MW Tahap II
Sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap dunia Internasional atas
hasil pertemuan G20 dalam hal pengurangan emisi karbon serta dalam rangka mengurangi
dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2010 tentang Penugasan Kepada
PT PLN (persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010
merupakan landasan dan dasar hukum bagi Pemerintah dalam memberikan dukungan dalam
bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam rangka pelaksanaan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas. Adapun
nama-nama proyek yang berhak mendapat penjaminan tercantum dalam lampiran Peraturan
Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri ESDM
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait. Sampai dengan
bulan Juni 2013, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak lima surat jaminan kelayakan usaha
terkait proyek PT PLN (Persero) sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.28.
TABEL 6.28
DAFTAR PROYEK YANG TELAH MEMPEROLEH JAMINAN
PEMERINTAH TERKAIT PROYEK PT PLN (Persero)
No. Nama Proyek Kapasitas (MW) Lokasi
1 PLTP Muaralaboh 2 x 110 Sumatera Barat
2 PLTP Rajabasa 2 x 110 Lampung
3 PLTA Wampu 3 x 15 Sumatera Utara
4 PLTP Rantau Dedap 2 x 110 Sumatera Selatan
5 PLTP Sarulla 3 x 110 Sumatera Utara
Sumber: Kementerian Keuangan
6.4.3.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum
Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai millenium
development goals (MDGs), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan
investasi PDAM. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk
memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional, melalui kebijakan pemberian jaminan
dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-53