NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
relatif terbatas, maka peran swasta dalam penyediaan infrastruktur di masa depan menjadi
semakin penting. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas
partisipasi pendanaan pihak swasta yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Yang
dijamin dalam hal ini adalah kemungkinan kerugian/return yang menurun karena terjadinya
risiko yang bersumber dari Pemerintah (sovereign risks).
Di samping kebijakan penjaminan bagi proyek infrastruktur, Pemerintah juga memberikan
dukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan
infrastruktur. Untuk proyek jalan tol, kebijakan dukungan pemerintah untuk membantu
pengadaan tanah tersebut diwujudkan dalam bentuk land revolving fund (LRF) dan land
acquisition. LRF merupakan dana bergulir untuk pembebasan tanah bagi pembangunan
jalan tol. Pemerintah akan membiayai pembebasan tanah terlebih dahulu dan selanjutnya
akan dikembalikan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemegang hak konsesi. Land
acquisition adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembebasan tanah dalam
rangka memberikan dukungan untuk meningkatkan kelayakan dari proyek penyediaan
infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPS.
Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Pemerintah juga
dapat memberikan dukungan kelayakan proyek kerja sama, yaitu dukungan Pemerintah dalam
bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek
kerja sama. Dukungan ini diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara
ekonomi namun marginal secara finansial. Sumber dana dukungan ini berasal dari APBN dan
akan diberikan kepada badan usaha pemenang lelang proyek.
Dalam rangka pengembangan green energy, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepada
badan usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi
(geothermal), salah satu diantaranya adalah dengan membentuk fasilitas dana geothermal
(FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengurangi risiko
usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan
pembangkit listrik. Dengan FDG tersebut, diharapkan pengembangan pembangkit panas bumi
di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungan keuangan negara dari pengaruh negatif
gejolak harga minyak dan batubara.
6.4.3.1.1 Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000
MW Tahap I
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Pemerintah
memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN
(Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/ kredit untuk proyek-proyek
pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW Tahap I). Penjaminan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (persero) dalam memperoleh kredit (credit worthiness)
dan sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan ini diharapkan akan
mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000
MW tahap I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi.
Risiko fiskal jaminan Pemerintah (full guarantee) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu
memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, dan oleh karenanya Pemerintah
wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan
melalui mekanisme APBN. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT
6-52
Nota Keuangan dan RAPBN 2014