NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
FX) terhadap besaran PDB. Dengan semakin rendahnya rasio ini menunjukkan semakin
berkurangnya risiko nilai tukar secara relatif terhadap perekonomian. Penurunan rasio
tersebut disebabkan nilai tukar rupiah hingga Juni 2013 relatif stabil dan mengalami
penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio utang FX terhadap total utang terkoreksi
hingga 43,1 persen pada Juni tahun 2013. Hal ini mengalami penurunan yang sangat jauh
dibandingkan dengan tahun 2008 yang pada saat itu mengalami krisis finansial global.
6.4.2.3 Risiko Pembiayaan Kembali (Refinancing Risk)
Indikator refinancing risk dapat diukur dari average time to maturity (ATM) yang merupakan
rata-rata jatuh tempo seluruh portofolio utang Pemerintah dan proporsi utang yang jatuh tempo
pada 1, 3, dan 5 tahun yang akan datang.
Pada Juni 2013, ATM portofolio utang berada pada kisaran 10 tahun. Capaian tersebut
mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa
tenor utang pemerintah semakin panjang. Hal ini disebabkan pembiayaan yang dilakukan pada
Juni 2013 sebagian besar dari penerbitan SBN yang memiliki rata-rata tenor 10 tahun ke atas.
Indikator lainnya adalah proporsi utang yang jatuh tempo pada 1 dan 3 tahun yang mengalami
peningkatan pada Juni 2013. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh penerbitan
SPN (tenor 1 tahun) dan Sukuk Ritel (tenor 3 tahun) yang telah dilakukan sampai dengan Juni
2013. Sedangkan proporsi utang yang jatuh tempo pada 5 tahun ke depan mengalami penurunan
dibandingkan akhir tahun 2012. Namun demikian, kedepannya dapat dilakukan transaksi
pembelian kembali (buyback) dan penukaran (switching) terhadap utang yang jatuh tempo
kurang dari 3–5 tahun, sehingga risiko refinancing risk tetap berada pada tingkat yang aman.
6.4.3 Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat
adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak
terjadinya suatu peristiwa, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah.
Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena
mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.
Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas
proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, kewajiban Pemerintah untuk
menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu, tuntutan hukum kepada Pemerintah
oleh pihak ketiga, dan bencana alam.
6.4.3.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan
Infrastruktur
Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan
dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II,
proyek pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal
bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian
dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.
Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan
infrastruktur. Dengan fakta bahwa kemampuan keuangan negara dalam penyediaan infrastruktur
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-51