NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
BOKS 6.1
Risiko Fiskal Beberapa BUMN Terbesar
Pertamina yang mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan
BBM bersubsidi kepada masyarakat memiliki risiko terbesar dan sangat sensitif terhadap perubahan
harga minyak dan nilai tukar, terutama terkait dengan pengadaan BBM dan peningkatan volume
permintaan BBM dalam negeri.
Uji macro stress test beberapa variabel ekonomi makro terhadap subsidi BBM pada PT Pertamina
menunjukkan dampak sebagai berikut.
(miliar rupiah)
Variable Shock 2014 2015 2016
Depresiasi rupiah terhadap USD sebesar 5 persen 20.296 20.307 21.027
Harga miny ak naik sebesar 5 persen 16.67 9 15.960 16.549
Pertumbuhan Ekonomi turun 5 persen (1.131) (1.105) (1.149)
Sumber: Kementerian Keuangan
PT PLN (Persero) mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik dengan harga
yang terjangkau bagi masyarakat umum. Sehubungan dengan PSO tersebut, PLN menerima subsidi
dari Pemerintah sebagai pengganti selisih antara harga jual listrik PSO dengan BPP listrik. Kebijakan
Pemerintah dalam menguatkan kondisi keuangan PT PLN (Persero) untuk mendukung pelaksanaan
proyek 10.000 MW antara lain dengan penambahan besaran margin dalam komponen perhitungan
subsidi sejak tahun 2009, yaitu sebesar 7 (tujuh) persen pada tahun 2013. Uji macro stress test beberapa
variabel ekonomi makro terhadap subsidi listrik pada PT PLN menunjukkan dampak sebagai berikut.
(miliar rupiah)
Variable Shock 2014 2015 2016
Depresiasi rupiah terhadap USD sebesar 5 persen 10.7 85 11.262 11.960
Harga miny ak naik 5 persen 8.861 8.834 9.259
Kenaikan suku bunga 5 persen 6.500 8.091 9.649
Pertumbuhan Ekonomi turun 5 persen 4.518 13.405 23.280
Sumber: Kementerian Keuangan
Sejalan dengan upaya penerapan service level agreement antara Pemerintah dan PT PLN (Persero),
salah satu rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan adalah penerapan skema
subsidi dengan pendekatan performance based regulatory (PBR) yang akan menggantikan skema
Cost + Margin. Besaran subsidi melalui skema PBR akan dihitung oleh Tim Lintas Kementerian atau
Komite Independen yang beranggotakan instansi terkait maupun profesional di sektor ketenagalistrikan,
ekonomi, dan keuangan. PBR akan menurunkan probabilitas risiko default PT PLN (Persero) menjadi
sangat kecil. Dengan pendekatan PBR, seluruh kewajiban pokok dan bunga PT PLN (Persero) akan
masuk ke dalam perhitungan allowed revenue PT PLN (Persero). Sedangkan risiko fiskal atas
melonjaknya nilai subsidi listrik yang bersumber dari volatilitas variabel makro akan ditekan dengan
memperjanjikan tingkat efisiensi non fuel opex PT PLN (Persero).
PT Askrindo dan Perum Jamkrindo merupakan dua perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk
melakukan penjaminan KUR sejak tahun 2007. Kedua Perusahaan Penjamin KUR (PPK) memperoleh
6-48
Nota Keuangan dan RAPBN 2014