NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
penarikan pinjaman baru, serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap
beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Pembayaran cicilan pokok utang
luar negeri terbesar ditujukan antara lain kepada Jepang, Asian Development Bank (ADB),
World Bank, dan Jerman.
C. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Disamping pinjaman luar negeri, Pemerintah juga merencanakan untuk menggunakan pinjaman
dalam negeri guna memenuhi pembiayaan dengan memanfaatkan sumber dana dari perbankan
BUMN. Arah kebijakan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan
industri dalam negeri.
Dalam RAPBN 2014, pinjaman dalam negeri (neto) sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.20
diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Kementerian Pertahanan dan Polri.
D. Pembiayaan melalui Pinjaman Siaga
Untuk mengantisipasi dampak krisis perekonomian global terhadap kondisi fiskal, Pemerintah
dengan development partner yang terdiri atas lembaga multilateral (World Bank dan ADB)
dan lembaga bilateral (Australia dan Jepang) telah menyiapkan fasilitas pinjaman siaga
senilai total USD5,0 miliar untuk tahun 2012 hingga 2014. Fasilitas ini bersifat antisipatif dan
merupakan fasilitas sebagaimana layaknya asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan
back-up pembiayaan bagi Pemerintah, khususnya dalam hal Pemerintah mengalami kesulitan
mengakses sumber pembiayaan dalam negeri terutama melalui penerbitan SBN. Sampai dengan
pertengahan tahun 2013, Pemerintah masih belum menggunakan fasilitas ini mengingat seluruh
kebutuhan pembiayaan defisit masih bisa terpenuhi. Dari total komitmen USD5,0 miliar tersebut,
USD0,5 miliar dari ADB akan berakhir pada Desember 2013. Komitmen pinjaman siaga yang
masih dimungkinkan untuk digunakan pada tahun 2014 disajikan pada Tabel 6.22.
No.
TABEL 6.22
KOMITMEN PINJAMAN SIAGA
Kreditur
Komitmen
(miliar USD) (miliar Rp)
1. World Bank
2,0 19.500,0
2. Pemerintah Australia
1,0 9.750,0
3. Pemerintah Jepang (JBIC) 1,5 14.625,0
JUMLAH
Keterangan: Asumsi Kurs Rp9.750,0/USD.
Sum ber: Kem enterian Keuangan
4,5 43.875,0
6.4 Risiko Fiskal
Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan
tekanan fiskal terhadap APBN. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan
strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan keterbukaan fiskal (fiscal transparency);
(3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal accountability); serta (4) menciptakan
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008 dan terus
berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014, risiko fiskal dikelompokkan dalam
empat kategori yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko utang Pemerintah
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-41