NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Sementara itu, Pemda yang akan menerima penerusan pinjaman dalam RAPBN 2014 yaitu
Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bogor, dan Pemkab Muara Enim. Alokasi kepada Pemprov
DKI Jakarta rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek penanggulangan banjir.
Sementara alokasi kepada Pemkot Bogor dan Pemkab Muara Enim akan digunakan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur air bersih. Rincian penerusan pinjaman per pengguna
dalam RAPBN 2014 disajikan dalam Tabel 6.21.
TABEL 6.21
RINCIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2013-2014
(miliar rupiah)
NO.
PENGGUNA
APBNP RAPBN
2013 2014
1. PT Perusahaan Listrik Negara
5.078,9 3.845,2
2. PT Sarana Multi Infrastruktur
936,2 195,0
3. PT Pertamina
543,4 1.032,0
4. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- 22,4
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 155,4
6. Pemerintah Kota Bogor
36,9 12,5
7. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
61,9 30,0
8. Pemerintah Kabupaten Kapuas
8,9 -
9. Pemerintah Kota Sawahlunto
12,0 -
10. Pemerintah Kabupaten Morowali
6,0 -
11. Pemerintah Kota Banda Aceh
15,7 -
JUMLAH
6.699,8 5.292,6
Sumber : Kementerian Keuangan
Untuk mengoptimalkan pengelolaan penerusan pinjaman, kebijakan yang akan ditempuh
dalam tahun 2014 meliputi (1) melanjutkan penerusan pinjaman dengan meningkatkan prinsip
kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian; (2) mempertimbangkan
ketepatan waktu dan sasaran atas penarikan pinjaman yang telah dialokasikan; (3) komitmen
program/kegiatan baru yang dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan mengacu pada
kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan
untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN dan Pemda; serta (4) besaran komitmen
akan mengacu pada strategi pengelolaan utang negara tahun 2013-2016 sebagai bagian dari
pengelolaan pinjaman luar negeri, karena penerusan pinjaman akan menambah outstanding
utang Pemerintah dan berdampak pada pengelolaan risiko dan biaya utang.
Selanjutnya untuk mendorong agar realisasi penarikan pinjaman semakin meningkat, diperlukan
upaya-upaya antara lain (a) meningkatkan efektivitas penggunaan readiness criteria melalui
kajian dan evaluasi atas penerapannya; (b) meningkatkan ownership K/L/Pemda/BUMN
selaku pelaksana kegiatan, antara lain melalui konsistensi perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan, pengalokasian dana secara proporsional dan tepat waktu, dan pemenuhan persyaratan
kesiapan pelaksanaan kegiatan; (c) meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan
terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan dan struktur transaksi dalam rangka mempercepat
implementasi; dan (d) evaluasi kegiatan slow disbursement, karena kinerja penyerapan yang
tidak baik.
Dalam rangka memenuhi kewajiban atas penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah
mengalokasikan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam RAPBN 2014 sebagaimana
disajikan dalam Tabel 6.20, alokasi tersebut dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai
jadwal pembayaran utang luar negeri selama tahun 2014 dan proyeksi pembayaran cicilan untuk
6-40
Nota Keuangan dan RAPBN 2014