NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
Pemerintah dan memperkuat cadangan devisa nasional. Pemilihan tenor dan mata uang dalam
penerbitan SBN valas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, biaya penerbitan,
dan risiko nilai tukar.
B. Pinjaman Luar Negeri (Neto)
Strategi pengelolaan pinjaman diarahkan untuk memanfaatkan pinjaman baik yang diperoleh
di dalam negeri maupun di luar negeri secara efektif dan efisien. Hal ini diharapkan dapat
menurunkan beban biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah.
Untuk tahun 2014, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebagaimana disajikan dalam Tabel
6.20 terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pemanfaatan pinjaman program
sebagai sumber pembiayaan utang tunai diperoleh dari World Bank. Pinjaman program di tahun
2014 merupakan kelanjutan dari pinjaman program yang dijalankan selama beberapa tahun
sebelumnya. Hal ini sesuai dengan strategi pengelolaan utang negara dimana Pemerintah tidak
membuat komitmen baru atas pinjaman program terhitung sejak tahun 2014.
Penarikan pinjaman proyek terdiri atas pinjaman proyek untuk Pemerintah Pusat dan pinjaman
proyek yang diteruspinjamkan (subsidiary loan agreement/SLA). Pinjaman untuk Pemerintah
Pusat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan kementerian negara/
lembaga dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme belanja hibah (ongranting).
Pembiayaan pinjaman proyek diperoleh dari lembaga multilateral seperti World Bank
dan ADB, lembaga bilateral seperti Jepang dan Korea, lembaga kredit ekspor, serta komersial.
Untuk tahun 2014, pinjaman kredit ekspor dan komersial sebagian besar digunakan untuk
pembiayaan kegiatan pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri dalam rangka pembangunan
minimum essential force (MEF).
Dari sisi proses, pengadaan pinjaman proyek membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan
dengan pinjaman program. Pengadaan pinjaman kredit ekspor dan komersial diatur dengan
mekanisme yang berbeda. Pengadaan pinjaman kredit ekspor dilaksanakan dalam satu paket
dengan pengadaan barang/jasa oleh kementerian negara/lembaga. Sementara itu, pengadaan
pinjaman komersial dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan barang/jasa. Pengadaan
pinjaman komersial dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui proses seleksi yang
diharapkan dapat memperoleh biaya dan risiko yang lebih kompetitif.
Penerusan pinjaman luar negeri, dalam RAPBN 2014 direncanakan seperti dalam Tabel
6.20 dan Tabel 6.21. Sekitar 96,3 persen dari alokasi penerusan pinjaman tersebut akan
digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang akan dilaksanakan oleh BUMN. Sedangkan
sisanya, sekitar 3,7 persen diperuntukkan bagi proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemda.
Alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN 2014 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan
penggunaan yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur terutama untuk energi,
fasilitas pembiayaan dan penjaminan infrastruktur, penanggulangan banjir, dan infrastruktur
air bersih.
BUMN yang akan menerima alokasi terbesar dari penerusan pinjaman dalam RAPBN 2014
adalah PT PLN dan PT Pertamina. Alokasi penerusan pinjaman kepada PT PLN digunakan untuk
mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, pembangunan
jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana kelistrikan. Alokasi
penerusan pinjaman kepada PT Pertamina digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur
dalam rangka penyediaan energi geothermal sebagai sumber energi yang bersih dan ramah
lingkungan.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-39