NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
(3) mengupayakan tenor pinjaman proyek sesuai dengan masa ekonomis proyek yang akan
dibiayai, dan (4) mengurangi dan/atau menghilangkan komponen kontinjensi (contingency)
dalam pinjaman untuk mengurangi biaya pinjaman yang timbul, misalnya biaya komitmen
(commitment charge); (c) mengefektifkan pinjaman luar negeri segera setelah perjanjian
pinjaman ditandatangani; dan (d) untuk pinjaman komersial mengupayakan pinjaman yang
bersumber dari/dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.
3. Meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dengan (a) meningkatkan monitoring dan
evaluasi; (b) secara selektif mempertimbangkan pembatalan (cancellation) atas pinjaman
yang memiliki kinerja penyerapan yang rendah dengan memperhatikan beberapa aspek
seperti kontrak pekerjaan, legalitas, serta ketersediaan rupiah murni dalam membiayai
sisa pekerjaan; (c) review dan update menyeluruh atas portofolio pinjaman luar negeri;
(d) melakukan restrukturisasi/konversi pinjaman termasuk memanfaatkan tawaran
percepatan pelunasan (prepayment) apabila menguntungkan; dan (e) membatasi
perpanjangan masa penarikan pinjaman untuk mengurangi biaya komitmen dan efektifitas
pinjaman.
4. Meningkatkan kualitas proses bisnis dan pengolahan data pinjaman.
6.3.2.2.2 Kebijakan Pembiayaan Utang Tahun 2014
Pada tahun 2014, Pemerintah masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan melalui utang,
mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan nonutang. Rincian pembiayaan utang
dalam RAPBN 2014 disajikan dalam Tabel 6.20.
I. Surat Berharga Negara (Neto)
231.800,0 182.7 30,3
II. Pinjam an Luar Negeri (Neto)
(16.869,8) (18.998,0)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 49.039,8 43.199,1
a. Pinjaman Program 11.134,7 3.900,0
b. Pinjaman Proyek 37 .905,0 39.299,1
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 31.205,3 34.006,5
- Penerimaan Penerusan Pinjaman 6.699,8 5.292,6
2. Penerusan Pinjaman (SLA) (6.699,8) (5.292,6)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (59.209,8) (56.904,5)
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 500,0 964,0
1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 7 50,0 1.250,0
2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (250,0) (286,0)
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL 6.20
PEMBIAYAAN UTANG, 2013-2014
(miliar rupiah)
Uraian
Jumlah
APBNP
2013
RAPBN
2014
215.430,2 164.696,3
Mengingat kebutuhan pembiayaan melalui utang di tahun 2014 tersebut, Pemerintah berupaya
untuk dapat memenuhinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan
berbagai faktor diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan,
kapasitas daya serap pasar SBN, country ceiling/single country limit masing-masing lender,
dan kebutuhan kas negara. Adapun kebijakan pembiayaan melalui utang di tahun 2014 adalah
(1) mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB berkisar 22-23 persen pada akhir tahun
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-37