NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dalam program percepatan penyediaan air minum,
Pemerintah Pusat memberikan jaminan sebesar 70 persen atas pembayaran pokok kewajiban
kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan. Dari 70 persen jaminan tersebut selanjutnya
akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40
persen, dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30 persen dari seluruh kewajiban PDAM
yang gagal bayar. Pemberian jaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan
nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.
Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS) dialokasikan dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit
(credit worthiness) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan dilakukan sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur. Dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk PLTU Jawa Tengah,
penjaminan diberikan melalui penjaminan bersama (co-guarantee) Pemerintah dengan PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Penjaminan dilakukan dengan pembagian
besaran tanggungan klaim (amount sharing), dengan mekanisme first loss basis, dimana PT PII
menanggung terlebih dahulu pembayaran klaim sampai dengan Rp300 miliar, dan selebihnya
ditanggung oleh Pemerintah. Jaminan dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN
(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada badan usaha. Realisasi
pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai hak regres Pemerintah
kepada PT PLN (Persero).
6.3.2.2 Pembiayaan Utang
Dalam RAPBN 2014, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp164,7 triliun. Rencana
pembiayaan utang tersebut telah mempertimbangkan (1) strategi umum pengelolaan utang
dan (2) kebijakan pembiayaan utang 2014.
6.3.2.2.1 Strategi Umum Pengelolaan Utang
Sebagai upaya untuk mengelola utang secara hati-hati (prudent), akuntabel, dan transparan,
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyusun strategi pengelolaan utang negara sebagai
pedoman bagi pelaksanaan pembiayaan melalui utang. Berdasarkan periode waktunya, strategi
pengelolaan utang dibagi menjadi dua, yaitu strategi pengelolaan utang jangka menengah (empat
tahunan) dan strategi pengelolaan utang tahunan.
Strategi pengelolaan utang jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dalam KMK Nomor 37/KMK.08/2013 memiliki periode waktu yang dimulai dari
tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2016. Secara umum, strategi pengelolaan utang tahun
2013–2016 diuraikan sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan
sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
2. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh
fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang
minimal dan risiko terkendali;
6-34
Nota Keuangan dan RAPBN 2014