NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR sebesar 7,25 persen dengan tenor KPR tetap dapat
mencapai 20 tahun; (2) mengembangkan kebijakan skema kredit untuk mengakomodasi kelompok
MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap; (3) mengembangkan kebijakan skema kredit
untuk pembangunan rumah di atas lahan sendiri untuk memperluas cakupan kelompok sasaran;
(5) menyempurnakan kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan
hunian di kota-kota besar dan metropolitan; serta (6) meningkatkan sosialisasi kebijakan
program FLPP, baik kepada masyarakat (kelompok sasaran) maupun kepada lembaga
pembiayaan/bank pelaksana dalam penyaluran KPR FLPP.
Sampai dengan Semester I 2013, dari dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan yang telah
dialokasikan melalui APBN sebesar Rp10,6 triliun, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan telah
berhasil menyalurkan dana FLPP sebesar Rp8,8 triliun, masing-masing untuk FLPP rumah
sejahtera tapak sebesar Rp8,8 triliun untuk 227.815 unit rumah, dan FLPP rumah sejahtera
susun sebesar Rp6,5 miliar untuk 141 unit rumah.
C.Kewajiban Penjaminan
Dalam RAPBN 2014, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dialokasikan untuk
melaksanakan beberapa kegiatan yang disajikan dalam Tabel 6.19 berikut.
TABEL 6.19
KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013-2014
(miliar rupiah)
No.
Penjaminan APBNP 2013 RAPBN 2014
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga (611,2) (977,5)
Listrik yang Menggunakan Batu Bara
2. Percepatan Penyediaan Air Minum (35,0) (2,1)
3. Proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur
(59,8) (43,3)
Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
(706,0) (1.023,0)
Anggaran kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang
menggunakan batubara, dialokasikan sebagai konsekuensi atas pemberian jaminan Pemerintah
pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan
Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan
Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007. Dalam
proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara,
Pemerintah pusat memberikan jaminan penuh atas pembayaran kewajiban PT PLN (Persero)
kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit. Atas jaminan Pemerintah
tersebut, apabila PT PLN (Persero) mengalami gagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan
membayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah
akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
Anggaran kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka mendukung
program percepatan penyediaan air minum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-33