NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
PMN kepada ADB dalam RAPBN 2014 dialokasikan sebagai kewajiban untuk melakukan
pembayaran cicilan ke-5. PMN tersebut didasarkan pada keputusan Board of Governor
(BOG) pada Sidang Tahunan ADB ke-42 di Bali, BOG menyetujui kenaikan modal (general
capital increase) sebesar 200 persen, 4 persen diantaranya dibayar tunai (paid in). Indonesia
berkewajiban untuk menambah setoran modal sebesar USD185,97 juta, yang dicicil selama
lima tahun mulai 1 Juli 2010.
Dalam ADB, Indonesia mempunyai saham sebesar 5,4 persen (USD292 juta), yang merupakan
pemegang saham terbesar keenam setelah Jepang dan Amerika Serikat (masing-masing 15,57
persen), China (6,4 persen), India (6,3 persen), dan Australia (5,7 persen). Sebagai pemegang
saham yang cukup besar, Indonesia juga menerima manfaat dari keberadaan ADB, berupa
pinjaman yang bisa diberikan kepada negara-negara berkembang. Keuntungan pinjaman dari
ADB, antara lain (1) ADB memiliki keunggulan komparatif dalam menyediakan pinjaman
berbiaya rendah untuk sektor-sektor transportasi dan komunikasi, infrastruktur sosial,
dan keuangan; (2) fokus pada pemerintahan dan menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk investasi di sektor swasta; (3) memberikan pinjaman untuk persiapan proyek; dan
(4) memberikan bantuan teknis secara efektif.
PMN kepada IBRD dalam RAPBN 2014 akan dialokasikan untuk angsuran ke-3 kenaikan
modal General Capital Increase (GCI) sebesar USD8,79 juta atau Rp92,3 miliar dan Selected
Capital Increase (SCI) sebesar USD5,44 juta atau Rp57,2 miliar.
Yang dimaksud dengan GCI adalah kenaikan modal yang diberikan kepada seluruh negara
anggota dalam rangka meningkatkan modal IBRD, sedangkan SCI adalah peningkatan modal
yang diberikan kepada negara-negara tertentu karena perkembangan ekonominya. Indonesia
adalah negara yang mempunyai perkembangan ekonomi cukup pesat sehingga layak untuk
mendapatkan porsi penambahan modal/suara di IBRD.
PMN kepada IBRD tersebut didasarkan pada sidang negara-negara anggota bulan April 2010,
yang menyepakati kenaikan modal Bank Dunia. Indonesia akan berpartisipasi pada General
Capital Increase (GCI) sebesar USD35,15 juta dan Selected Capital Increase (SCI) sebesar
USD22,0 juta. Pemerintah merencanakan untuk melakukan pembayaran kenaikan modal
tersebut selama 4 kali angsuran dari tahun 2012-2015.
PMN kepada IFC dalam RAPBN 2014 direncanakan untuk membayar angsuran ke-3 sebesar
USD1,3 juta atau Rp14,1 miliar yang merupakan bagian dari penambahan penyertaan modal
sebesar USD3,06 juta yang akan diangsur selama 3 tahun, pada tahun 2012-2014.
PMN kepada IFC tersebut didasarkan hasil pertemuan Dewan Gubernur Bank Dunia bulan
Maret 2012. Pada pertemuan tersebut Dewan Gubernur Bank Dunia memutuskan untuk
mengadopsi Resolusi Nomor 256 yang meningkatkan authorized capital IFC sebesar USD130
juta. Penyertaan modal Indonesia di IFC saat ini sebesar 1,20 persen, dengan adanya kenaikan
modal tersebut share Indonesia berpotensi akan turun menjadi 1,11 persen apabila Indonesia
tidak melakukan penambahan modal.
PMN kepada IFAD dalam RAPBN 2014 direncanakan untuk membayar angsuran ke-2
replenishment IX sebesar USD3,0 juta atau Rp31,5 miliar.
PMN kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada pertemuan keempat
replenishment IX pada bulan Desember 2012 di Roma. Pada sidang IFAD bulan Desember
2012 tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk menambah kontribusi di
6-30
Nota Keuangan dan RAPBN 2014