NK- RAPBN 2014

Bab 1
Pendahuluan
Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap
memberikan ruang bagi ditempuhnya kebijakan stimulus fiskal secara terukur guna mendorong
upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil pembangunan
nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah
yang akan ditempuh adalah (1) memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis;
(2) mendorong pembangunan infrastruktur; (3) meningkatkan kinerja BUMN dalam mendukung
pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
(KUMKM); serta (4) memanfaatkan utang untuk belanja produktif.
Secara umum, kebijakan fiskal tahun 2014 masih bersifat ekspansif dalam rangka menjaga
momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan
tersebut diwujudkan melalui (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara;
dan (3) kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran. Pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat
dan berkesinambungan diharapkan dapat menjaga sentimen positif para pelaku pasar dan
mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara sehingga memberikan dampak
multiplier yang positif bagi perekonomian nasional.
Kebijakan pendapatan negara tahun 2014 akan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan
dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di bidang perpajakan,
kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh dalam tahun 2014, antara lain
(1) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan
yang adil dan wajar; (2) penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim
usaha dan investasi; (3) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak; (4) perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif; serta (5) penguatan
penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evation). Sementara itu, kebijakan di bidang
kepabeanan dan cukai antara lain terdiri dari: (1) ekstensifikasi barang kena cukai; dan
(2) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan PNBP di tahun
2014 antara lain: (1) peningkatan PNBP migas dan nonmigas; (2) peningkatan kinerja badan
usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam dividen BUMN; serta
(3) terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP K/L. Optimalisasi
PNBP tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan badan layanan umum (BLU).
Kebijakan belanja negara dalam tahun 2014 diharapkan mampu menstimulasi perekonomian
dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan keseimbangan primer
(primary balance) sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Prioritas pembangunan yang
akan dilaksanakan Pemerintah diharapkan dapat memantapkan perekonomian nasional
bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan RKP 2014, pelaksanaan kebijakan
belanja negara tahun 2014 secara substansial dan konsisten tetap diarahkan pada empat pilar
yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro
growth); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (pro
job); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); dan
(4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).
Belanja negara terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Arah dan kebijakan
belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN tahun 2014 akan difokuskan antara lain pada upaya untuk
(1) mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien;
(2) mendukung pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan; (3) mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan;
1-8
Nota Keuangan dan RAPBN 2014