NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Penyertaan Modal Negara
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN yang terdiri atas
(1) PMN kepada BUMN; (2) PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI);
dan (3) PMN Lainnya.
PMN kepada BUMN
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN kepada BUMN seperti
disajikan dalam Tabel 6.15. PMN tersebut akan dialokasikan untuk PT Askrindo dan Perum
Jamkrindo (KUR), PT Hutama Karya (PT HK), dan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).
APBNP
2013
RAPBN
2014
1. PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (KUR) (2.000,0) (2.000,0)
2. PT Hutama Karya (2.000,0) (5.100,0)
3. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) - (1.000,0)
4. PT Perusahaan Pengelola Aset (2.000,0) -
5. PT Geo Dipa Energi (500,0) -
6. PT Krakatau Steel (956,5) -
7. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (250,0) -
Sum ber: Kem enterian Keuangan
TABEL 6.15
PMN KEPADA BUMN, 2013-2014
(miliar rupiah)
NAMA BUMN
Jumlah
(7.706,5) (8.100,0)
PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam RAPBN 2014 dialokasikan
dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat struktur permodalan PT
Askrindo dan Perum Jamkrindo, dalam rangka pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh KUMKM.
Dalam rangka pemberdayaan KUMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan
kemiskinan, Pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk pengembangan dan pemberdayaan
KUMKM. Kebijakan tersebut ditujukan untuk: (1) peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
(2) pengembangan kewirausahaan; (3) peningkatan pasar produk KUMKM; dan (4) reformasi
regulasi KUMKM. Sedangkan, upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain
dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi KUMKM melalui KUR. KUR merupakan
kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada KUMKM yang feasible tapi belum
bankable. Sampai dengan Semester I 2013, penyaluran KUR mencapai Rp119,2 triliun, dengan
jumlah debitur mencapai 8,9 juta.
PMN kepada PT Hutama Karya (PT HK) dalam RAPBN 2014 merupakan tambahan PMN
yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi pada APBNP 2013. PMN tersebut diberikan dalam
rangka melaksanakan penugasan Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan jalan
tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera dimaksudkan untuk menunjang
koridor ekonomi Pulau Sumatera, seiring dengan rencana yang tertuang dalam MP3EI. Jalan
tol Trans Sumatera direncanakan akan melewati 9 dari 11 pusat ekonomi di Pulau Sumatera,
yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Batam, Padang, Bandar Lampung,
dan Bengkulu. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera didasarkan atas kegiatan logistik sumber
6-28
Nota Keuangan dan RAPBN 2014