NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
pada BUMN, pemerintah daerah, dan PDAM. Kebijakan program penyelesaian piutang negara
tersebut tidak hanya untuk optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga untuk penyehatan
debitur (BUMN, Pemda, dan BUMD), sehingga para debitur dapat melaksanakan kegiatan
usaha dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kondisi keuangan debitur setelah
mengikuti program restrukturisasi diharapkan semakin membaik, sehingga dapat memenuhi
kewajibannya sesuai dengan komitmen penyelesaian yang disepakati.
6.3.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas Hasil
Pengelolaan Aset, Dana Investasi Pemerintah, dan Kewajiban Penjaminan. Untuk penjelasan
lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.
A. Hasil Pengelolaan Aset (HPA)
Target penerimaan HPA yang akan digunakan untuk pembiayaan anggaran dalam RAPBN
2014 disajikan dalam Tabel 6.13. Target tersebut telah mempertimbangkan (1) jumlah aset
yang relatif tetap dan tidak terdapat penambahan secara signifikan yang bersumber dari asetaset
yang dikuasai oleh negara sebagai akibat kebijakan BLBI, yaitu aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) dan aset eks Bank dalam likuidasi; dan (2) potensi permasalahan
hukum terhadap aset-aset yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan yang disebabkan
ketidaksempurnaan peralihan aset-aset tersebut dari bank asal.
Untuk mencapai target penerimaan dari HPA tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan
yang secara umum masih konsisten dengan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu
pengurusan piutang melalui PUPN, penjualan di muka umum atau lelang atas aset properti
dan saham serta pelacakan/tracing atas obligor-obligor BLBI dalam rangka recovery atas
kebijakan penanganan krisis perbankan pada tahun 1998-1999. Namun demikian, dalam rangka
optimalisasi dan percepatan penyelesaian atas aset-aset yang timbul dari pemberian BLBI maka
Pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi atas sisa aset yang ada, penelusuran
dokumen aset dan dokumen pendukung, serta evaluasi dan perbaikan terus menerus khususnya
dalam bentuk penyempurnaan terhadap ketentuan pengelolaan aset yang ada.
B. Dana Investasi Pemerintah
Alokasi dana investasi Pemerintah dalam RAPBN 2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel
6.14 digunakan untuk PMN dan dana bergulir.
TABEL 6.14
DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2013-2014
(triliun rupiah)
URAIAN
APBNP
2013
RAPBN
2014
1. Pusat Investasi Pemerintah (1,0) -
2. Penyertaan Modal Negara (9,7) (10,1)
a. PMN kepada BUMN (7,7) (8,1)
b. PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) (0,6) (0,6)
c. Penyertaan Modal Negara Lainnya (1,4) (1,4)
3. Dana Bergulir (4,8) (4,0)
4. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum (5,0) -
Jumlah
(20,6) (14,1)
Sumber: Kementerian Keuangan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-27