NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
hukum lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan
mempertahankan persentase kepemilikan modal;
5. Mendukung restrukturisasi atau phase out BUMN yang kurang sehat, sehingga dapat
meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan mendorong BUMN sehat untuk go public;
6. Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/
pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan lembaga pengelola
dana bergulir KUMKM;
7. Percepatan pengembalian piutang BUMN dan penyelesaian pengurusan piutang negara
instansi Pemerintah;
8. Melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional;
9. Melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman;
10.Pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang difokuskan
untuk mendukung pembangunan infrastruktur;
11. Memprioritaskan penggunaan skema Public Private Partnership (PPP) untuk pendanaan
program dengan nilai USD500 juta atau lebih.
Pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2014 direncanakan seperti dalam Tabel 6.13. Pembiayaan
nonutang tersebut terdiri atas (1) Perbankan Dalam Negeri, meliputi Penerimaan Cicilan
Pengembalian Penerusan Pinjaman; dan (2) Non Perbankan Dalam Negeri, meliputi Hasil
Pengelolaan Aset, Dana Investasi Pemerintah, dan Kewajiban Penjaminan.
TABEL 6.13
PEMBIAYAAN NONUTANG, 2013-2014
(triliun rupiah)
URAIAN
APBNP
2013
RAPBN
2014
1. Perbankan Dalam Negeri 34,6 4,3
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4,6 4,3
b. Saldo Anggaran Lebih 30,0 -
2. Non Perbankan Dalam Negeri (25,8) (14,8)
a. Hasil Pengelolaan Aset 0,5 0,4
b. Dana Investasi Pemerintah (20,6) (14,1)
i. Pusat Investasi Pemerintah (1,0) -
ii. Penyertaan Modal Negara (9,7) (10,1)
iii. Dana Bergulir (4,8) (4,0)
iv. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka
Pengambilalihan PT Inalum
(5,0) -
c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (5,0) -
d. Kewajiban Penjaminan (0,7) (1,0)
Jumlah
8,8 (10,5)
Sum ber: Kem enterian Keuangan
6.3.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri berasal dari penerimaan
cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan
pinjaman dalam RAPBN 2014 disajikan dalam Tabel 6.13. Untuk mengoptimalkan penerimaan
penerusan pinjaman tersebut, Pemerintah melakukan program penyelesaian piutang negara
6-26
Nota Keuangan dan RAPBN 2014