NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
6.3 Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2014
6.3.1 Defisit Anggaran
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah
TABEL 6.12
menempuh kebijakan defisit anggaran DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2013-2014
dalam rangka menjaga momentum
(triliun rupiah)
pertumbuhan ekonomi melalui pemberian
APBNP RAPBN
Uraian
stimulus fiskal secara terukur. Target defisit
2013 2014
A. PENDAPATAN NEGARA 1.502,0 1.662,5
anggaran dalam RAPBN 2014 sebesar 1,49
B. BELANJA NEGARA 1.726,2 1.816,7
persen dari PDB, yang ditetapkan dalam
C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (224,2) (154,2)
upaya menjaga kesinambungan fiskal.
% Defisit terhadap PDB (2,38) (1,49)
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 224,2 154,2
Target defisit dalam RAPBN 2014 I. Nonutang 8,8 (10,5)
tersebut menunjukkan penurunan apabila II. Utang 215,4 164,7
Sum ber: Kem enterian Keuangan
dibandingkan dengan target defisit dalam
APBNP 2013 yang mencapai 2,38 persen
terhadap PDB. Target defisit dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp154,2 triliun, lebih
rendah apabila dibandingkan target defisit dalam APBNP 2013 sebesar Rp224,2 triliun. Rincian
defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 6.12.
6.3.2 Pembiayaan Anggaran
Dalam RAPBN 2014, sejalan dengan besaran target defisit ditetapkan sebesar Rp154,2 triliun atau
1,49 persen terhadap PDB, sumber pembiayaan anggaran yang digunakan untuk membiayainya
berasal dari pembiayaan utang dan nonutang. Pembiayaan yang bersumber dari nonutang
secara neto mencapai negatif Rp10,5 triliun, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari utang
secara neto mencapai Rp164,7 triliun. Mengingat sumber-sumber pembiayaan nonutang yang
dapat dimanfaatkan di tahun 2014 relatif terbatas, sehingga Pemerintah masih mengandalkan
sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran
dalam tahun 2013-2014 disajikan dalam Tabel 6.12.
6.3.2.1 Pembiayaan Nonutang
Pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2014 terdiri atas (1) perbankan dalam negeri, yang berasal
dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman; dan (2) nonperbankan dalam
negeri, yang meliputi penerimaan hasil pengelolaan aset, alokasi dana investasi Pemerintah,
serta alokasi Kewajiban Penjaminan.
Dalam RAPBN 2014, kebijakan pembiayaan nonutang meliputi:
1. Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya krisis, khususnya pada pasar SBN sebagai dampak perekonomian
global yang masih diliputi ketidakpastian;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan investasi pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai
tambah bagi BUMN/Lembaga;
3. Pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam rangka pemberian PMN kepada BUMN/
Lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR dan peningkatan
kapasitas usaha BUMN/Lembaga;
4. Pengalokasian dana PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan badan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-25