NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
cicilan pokok utang luar negeri terbesar ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, Asian
Development Bank (ADB), Jerman, serta Inggris. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan
pokok utang luar negeri dalam periode 2008-2013 disajikan dalam Grafik 6.18.
6.2.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri
Sesuai ketentuan dalam PP Nomor
54 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengadaan dan Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri oleh Pemerintah,
penggunaan Pinjaman Dalam Negeri
diutamakan untuk pengadaan barangbarang
yang diproduksi di dalam
negeri, meningkatkan produktivitas
industri strategis di dalam negeri, dan
mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur di dalam negeri.
Penggunaan pinjaman dalam negeri
sebagai salah satu instrumen pembiayaan
APBN dimulai sejak tahun 2010. Sejauh ini pinjaman dalam negeri digunakan untuk
mendukung pemenuhan pembiayaan alutsista TNI dan almatsus Polri. Rata-rata realisasi
penarikan pinjaman dalam negeri dalam 3 tahun terakhir relatif rendah, yaitu sebesar 52,6
persen. Perkembangan penarikan pinjaman dalam negeri disajikan dalam Grafik 6.19.
Adapun kendala belum optimalnya penarikan pinjaman dalam negeri, antara lain karena
memerlukan waktu untuk membangun koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang
terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan mengingat pinjaman
dalam negeri merupakan instrumen pembiayaan yang masih relatif baru. Selain itu, juga
disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi BUMNIS dalam memenuhi
target penyelesaian kegiatan. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya
koordinasi dan familiarity dari stakeholder pembiayaan pinjaman dalam negeri, diharapkan
kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun-tahun mendatang dapat semakin baik.
6.2.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah
Penerbitan SBN, penarikan pinjaman,
pembayaran pokok jatuh tempo,
restrukturisasi utang, dan fluktuasi
kurs menjadi beberapa faktor yang
memengaruhi perubahan outstanding
utang Pemerintah dari tahun ke
tahun. Outstanding tersebut perlu
dikendalikan dan dikelola dengan
baik untuk memastikan ketahanan
dan kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability). Hasil pengendalian
dan pengelolaan utang yang baik antara
lain terlihat dari penurunan rasio utang
GRAFIK 6.19
PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI, 2010-2013
miliar rupiah
persen
1.600
80%
1.452,1
75,9%
70%
1.200
800
terhadap PDB secara bertahap sebagaimana disajikan pada Grafik 6.20. Rasio utang
Pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2013 diproyeksikan menurun jika dibandingkan
1.000,0
39,4% 42,7%
619,4
1.132,5
859,0
393,6
400
10,70%
80,3
0
2010 2011 2012 2013*
APBNP LKPP % Realisasi (RHS)
*APBNP dan Realisasi s.d semester I 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
triliun rupiah
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
33,1%
4.948,7
28,4%
5.606,2
6.446,9
26,1%
7.422,8
24,4%
8.241,9
1.636,5 1.591,1 1.681,7 1.808,9 1.977,7
750
24,0% 23,4%
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
*) proyeksi akhir tahun 2013
sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK 6.20
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB,
2008-2013
2.199,8
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PDB Outstanding Rasio Utang thd. PDB [RHS]
persen
40%
30%
20%
10%
0%
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-23