NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
Besarnya kepemilikan asing mengindikasikan bahwa investor asing memiliki kepercayaan
terhadap kondisi fundamental perekonomian di dalam negeri. Di sisi lain tingginya
kepemilikan asing tersebut juga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara
besar-besaran atau sudden reversal yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian
secara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya sudden reversal tersebut, Pemerintah
menjalankan berbagai kebijakan antara lain meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan
kondisi perekonomian domestik dan global, melakukan penyempurnaan terhadap protokol
manajemen krisis (crisis management protocol/CMP) di pasar SBN, dan mempersiapkan
skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui Bond Stabilization Framework (BSF).
6.2.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri
Dalam kurun waktu periode
2008-2013, pembiayaan anggaran
melalui penarikan pinjaman luar
negeri lebih kecil dari pembayaran
pokok pinjaman (negative net
flow). Selama periode 2008-
2012, rata-rata realisasi penarikan
pinjaman luar negeri mencapai
77,0 persen dari target APBNP,
yang terdiri dari realisasi pinjaman
program sebesar 96,7 persen
dan penarikan pinjaman proyek
sebesar 64,8 persen. Sampai dengan
semester I tahun 2013, realisasi
penarikan pinjaman luar negeri
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GRAFIK 6.16
PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI, 2008-2013
(triliun rupiah)
30,3
29,4
28,9
19,2
15,6
29,0
11,1
26,4 30,1
21,8 20,1
15,3
15,0
39,0
41,4
37,0
38,1
37,9
29,7
25,9
18,5
16,4
1,6
3,6
APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP * Realisasi
2008 2009 2010 2011 2012 2013
* Realisasi s.d Semester I 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
Pinjaman Proyek
Pinjaman Program
sebesar 14,4 persen untuk pinjaman program dan 9,5 persen untuk pinjaman
proyek. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri disajikan dalam
Grafik 6.16.
Realisasi penarikan pinjaman program secara umum mencapai target yang direncanakan dalam
APBN. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan policy matrix secara
tepat waktu. Policy matrix merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang wajib
dilaksanakan pada tahun berjalan. Namun demikian, pada tahun 2012 realisasi penarikan
pinjaman program lebih rendah dari target APBN karena proses pencairan pinjaman program
yang berasal dari Jepang mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan (carry over) pada
tahun 2013.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam beberapa tahun terakhir cenderung
semakin rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan semakin rendahnya realisasi penarikan
pinjaman proyek disebabkan antara lain sebagai berikut:
1. Pada pinjaman proyek yang baru, disebabkan antara lain (a) K/L atau penerima penerusan
pinjaman belum menyediakan uang muka atau rupiah murni pendamping; (b) permasalahan
dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proses pembebasan lahan; (c) persiapan
administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang
ditetapkan; dan (d) tahun anggaran lender tidak sinkron dengan Pemerintah.
2. Pada pinjaman proyek yang sudah berjalan, disebabkan antara lain (a) penerbitan No
Objection Letter (NOL) oleh lender yang relatif lama; (b) adanya perubahan desain dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-21