NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Sebagai konsekuensi atas penerbitan jaminan, Pemerintah telah mengalokasikan dana
kewajiban penjaminan. Jumlah alokasi dana kewajiban penjaminan untuk program percepatan
pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, program percepatan
penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan
melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) periode 2008-2013 disajikan dalam
Tabel 6.6.
TABEL 6.6
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2008-2013
(miliar rupiah)
Penjaminan
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Batubara oleh PT PLN 283,0 1.000,0 1.000,0 889,0 623,3 611,2
2. (Persero) Percepatan Penyediaan Air Minum
oleh PDAM - - 50,0 15,0 10,0 35,0
3. Proyek kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur - - - - - 59,8
Jumlah
283,0 1.000,0 1.050,0 904,0 633,3 706,0
Keterangan: alokasi 2008-2013 berdasarkan APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
Dalam program jaminan kelayakan usaha, Pemerintah tidak mengalokasikan dana
kewajiban penjaminan Pemerintah. Hal ini mengingat jaminan atas kelayakan usaha
PT PLN untuk membeli listrik dari badan usaha telah dipenuhi melalui subsidi listrik.
Dalam pelaksanaannya, realisasi dana kewajiban penjaminan Pemerintah dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2013 masih nihil atau belum pernah digunakan, karena baik PT PLN
maupun PDAM masih dapat memenuhi kewajibannya, sehingga tidak ada klaim pembayaran
jaminan Pemerintah dari kreditur.
F. Pinjaman kepada PT PLN
Pada tahun 2010, Pemerintah memberikan pinjaman kepada PT PLN dalam rangka menutupi
kekurangan pembiayaan PT PLN dalam melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek
10.000 MW, pemulihan dan peningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani
beban natural.
Pinjaman kepada PT PLN tersebut dilakukan oleh PIP berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan
Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero). Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan
lunak tersebut, yaitu:
1. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 (lima belas) tahun;
2. Masa tenggang pengembalian pinjaman selama 5 (lima) tahun; dan
3. Tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.
6-16
Nota Keuangan dan RAPBN 2014