NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
3) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,
Batubara, dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap II);
4) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur.
Penjaminan pada Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang
Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW) diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007. Sampai dengan semester I 2013, Pemerintah telah
menerbitkan sebanyak 30 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan 4 surat jaminan untuk
proyek transmisi. Adapun nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36,2 triliun,
dan USD3,9 miliar.
Dalam rangka mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah
memberikan jaminan kepada kreditur perbankan yang mendanai proyek Percepatan Penyediaan
Air Minum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air
Minum. Jaminan yang diberikan meliputi 70 persen atas pembayaran kewajiban pokok kredit
investasi PDAM kepada perbankan. Dari 70 persen jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya
akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40
persen, dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30 persen dari seluruh kewajiban PDAM
yang gagal bayar. Sampai dengan bulan Juni 2013, Pemerintah telah menerbitkan sebanyak
lima Surat Jaminan Pemerintah Pusat dengan total nilai Rp205,1 miliar. Adapun lima Surat
Jaminan Pemerintah Pusat dimaksud adalah untuk proyek PDAM Kab. Ciamis, PDAM Kab.
Lombok Timur, PDAM Kab. Bogor, PDAM Kota Malang dan PDAM Kota Banjarmasin.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero)
untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi
terbarukan, batubara, dan gas. Dalam program ini Pemerintah memberikan jaminan kepada
pihak swasta atas kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Listrik. Sampai dengan bulan Juni 2013, Pemerintah telah menerbitkan
Surat Jaminan Kelayakan Usaha sebanyak lima surat jaminan yaitu untuk proyek PLTP Rajabasa,
PLTP Muaralaboh, PLTA Wampu, PLTP Rantau Dedap dan PLTP Sarulla.
Selain itu, dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintah
bersama dengan PT PII juga memberikan jaminan pada pembangunan proyek infrastruktur yang
dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Sampai
dengan bulan Juni 2013, Pemerintah baru menerbitkan satu surat jaminan Pemerintah untuk
proyek PLTU Jawa Tengah. Penandatanganan perjanjian penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah
dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2011 melalui penjaminan bersama antara Pemerintah dengan
PT PII secara amount sharing, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300,0 miliar,
sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah. Proyek PLTU Jawa Tengah memiliki kapasitas 2
x 1.000 MW, merupakan salah satu project showcase infrastruktur yang dilaksanakan dengan
skema Kerjasama Pemerintah Swasta. Total nilai proyek yang dijamin adalah sekitar Rp30
triliun. Penjaminan diperkirakan mulai efektif pada akhir tahun 2013, setelah proyek mencapai
financial close.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-15