NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
Arah kebijakan utama terkait dengan pengelolaan BUMN tahun 2012-2013
adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan
berkesinambungan. Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN
menuju jumlah yang ideal berdasarkan 2 prinsip utama yaitu (i) perlu tidaknya kepemilikan
Negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (ii) jenis tindakan yang akan
dilakukan.
Terdapat kriteria yang menjadi pertimbangkan Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk
menentukan perlu tidaknya kepemilikan Negara mayoritas pada BUMN, antara lain. (1) amanat
pendirian oleh peraturan perundang-undangan; (2) mengemban tugas Public Service Obligation;
(3) terkait erat dengan pertahanan dan keamanan Negara; (4) melakukan konservasi alam/
budaya; (5) berbasis sumber daya alam; (6) padat karya; (7) penting bagi stabilitas ekonomi/
keuangan Negara.
Dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, diperlukan
dukungan dari pemerintah selaku pemegang saham mayoritas, antara lain berupa restrukturisasi
permodalan BUMN yang bersumber dari debt to equity swap pada beberapa BUMN. Revitalisasi
BUMN yang dilakukan oleh PT PPA (Persero) juga merupakan salah satu bentuk dukungan
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Di samping itu, dukungan pemerintah juga dilakukan selaras dengan program pemerintah untuk
percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan perekonomian yang operasionalisasinya
dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan khusus dari pemerintah, antara lain PMN
untuk penjaminan program KUR kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo, PMN
untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero).
PMN kepada BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha
BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. PMN secara umum dialokasikan
untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu
antara lain PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF);
(2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT
Askrindo dan Perum Jamkrindo serta kepada PT Hutama Karya), dan (3) mendukung upaya
restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan
PT PPA). Sementara itu, dilihat dari bentuk PMN, tidak semua PMN yang dialokasikan oleh
Pemerintah dalam kurun waktu 2008-2013 berupa fresh money. Beberapa PMN kepada BUMN
dialokasikan sebagai bentuk konversi utang pokok rekening dana investasi dan dividen PNBP,
maupun hibah saham dari pihak lain (bersifat in-out) dalam APBN. Sebagai contoh adalah
(1) PMN kepada PT Pertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang
PNBP Pertamina dan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003;
(2) PMN kepada PT Askrindo dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun
2010 yang berasal dari hibah saham Bank Indonesia; dan (3) PMN kepada PT Krakatau Steel
dan PT BPUI pada tahun 2013 yang berasal dari konversi dividen sebagai penerimaan PNBP
dan konversi utang pokok RDI. PMN yang berupa fresh money, lebih banyak ditujukan untuk
mendukung kebijakan Pemerintah dalam bidang tertentu dan mendukung penugasan yang
diberikan Pemerintah kepada BUMN. Perkembangan PMN kepada BUMN dalam periode
2008-2013 disajikan pada Tabel 6.3.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-9