NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
Lelang. Dasar hukum pengelolaan aset yang timbul dari pemberian Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/
KMK.06/2009 sebagai Standard Operating Procedures pengelolaan aset eks Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.06/2009 tentang
Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset oleh Menteri Keuangan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009.
Terkait dengan pengelolaan aset yang berasal dari piutang, penagihan piutang Negara eks. BPPN
dan eks kelolaan PT PPA (Persero) tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), DJKN, Kementerian
Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/
PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011.
Sementara itu, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan Perjanjian
Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero). Aset yang diserahkelolakan
kepada PT PPA (Persero) dalam periode 2009-2013 meliputi aset saham bank, aset saham
nonbank, dan aset surat berharga dan saham. Hasil pengelolaan aset oleh PT PPA (Persero)
setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar penentuan Imbalan
Pengelolaan Aset (IPA) dan Imbalan Pengelolaan Kinerja (IPK) PT PPA (Persero) sesuai
Perjanjian Pengelolaan Aset, serta selanjutnya dipergunakan untuk menentukan jumlah dan nilai
aset yang akan diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) pada periode perjanjian berikutnya.
C. Dana Investasi Pemerintah
Dana Investasi
Pemerintah terdiri
atas (1) Pusat Investasi
Pemerintah; (2) PMN;
dan (3) dana bergulir.
Dana investasi
Pemerintah merupakan
pengeluaran pembiayaan
yang tidak dilakukan
secara reguler, namun
merupakan kebijakan
Pemerintah yang
bersifat ad-hoc dalam
periode tertentu, seperti
dukungan Pemerintah
terhadap pembangunan
infrastruktur, pendirian
20
15
10
5
-
* APBNP
GRAFIK 6.5
PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2008-2013
(triliun rupiah)
0,5
11,7
6,0
8,8
7,0
-
4,8
2,5
2,7
- 0,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Dana Bergulir PMN Pusat Investasi Pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan
sebuah BUMN untuk menjalankan kebijakan Pemerintah, dan dukungan terhadap pemberdayaan
KUMKM. Perkembangan dana investasi Pemerintah selama periode 2008-2013 disajikan dalam
Grafik 6.5.
3,6
1,6
9,3
3,3
8,9
1,0
9,7
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-7