NK- RAPBN 2014

Bab 6
Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Pada tahun 2008, program privatisasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi pasar
keuangan yang tidak kondusif. Sedangkan realisasi privatisasi dalam tahun 2008 tersebut
berasal dari penutupan saldo privatisasi Bank BNI dalam tahun 2007. Pada tahun 2009,
Pemerintah tidak menargetkan penerimaan privatisasi. Hal tersebut terkait dengan kebijakan
Pemerintah dalam pengelolaan BUMN dan faktor-faktor eksternal, antara lain krisis keuangan
global yang belum mengalami perbaikan, fluktuasi harga komoditi yang sulit diperkirakan, dan
faktor geopolitik yang tidak pasti. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan privatisasi berasal
dari hasil penjualan saham greenshoe PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, divestasi saham
Pemerintah pada PT Kertas Blabak, dan divestasi saham Pemerintah pada PT Intirub. Pada tahun
2011, realisasi penerimaan privatisasi berasal dari HMETD PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT Kertas Basuki Rahmat, kekurangan setoran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
PT Atmindo, dan PT Jakarta International Hotel Development. Selanjutnya pada tahun 2012,
realisasi penerimaan privatisasi berasal dari penjualan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk, dan setoran kedua dari kegiatan privatisasi yang telah dilakukan pada tahun 2010 pada PT
Kertas Blabak, PT Intirub, PT Kertas Basuki Rahmat, PT Atmindo dan PT Jakarta International
Hotel Development. Sedangkan pada tahun 2013, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan
privatisasi.
B. Hasil Pengelolaan Aset (HPA)
Dalam periode 2008–2013, aset yang dikelola Pemerintah yang dapat digunakan untuk
pembiayaan anggaran adalah aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) Kementerian Keuangan, dan aset yang diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero) (PT
PPA). Hasil pengelolaan
aset dalam periode
2008-2013 cenderung
berfluktuasi yang
dipengaruhi oleh kondisi
aset yang dikelola dan
kondisi perekonomian
nasional pada umumnya.
Perkembangan
hasil pengelolaan
aset pada periode
2008-2013 disajikan
dalam Grafik 6.4.
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
3,9
GRAFIK 6.4
PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN ASET, 2008-2013
(triliun Rupiah)
2,8
Kebijakan pengelolaan
0,0
terhadap aset yang
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
dikuasai oleh Pemerintah
pada dasarnya ditempuh
melalui mekanisme
*Realisasi s.d . semester I 2013
Sumber: Kementerian Keuangan
APBNP
Realisasi
penjualan di muka umum atau lelang terhadap aset yang telah diverifikasi dan memiliki
status free and clear, serta selanjutnya dilakukan penilaian dalam rangka menentukan
nilai limit sebagai nilai dasar penjualan sesuai ketentuan pengelolaan aset yang berlaku
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
0,8
0,7
1,2
1,1 1,2 1,1
1,0
0,3
0,5
0,4
6-6
Nota Keuangan dan RAPBN 2014