NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
salah satu upaya untuk efisiensi pengelolaan kas dengan mengurangi idle cash di rekening
Pemerintah.
TABEL 6.2
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2008-2013
(triliun rupiah)
Uraian
2008 2009 2010 2011 2012
A. Perbankan Dalam Negeri 16,2 41,1 22,2 48,9 62,7 34,6
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 0,3 3,7 4,8 8,6 6,5 4,6
2. Saldo Anggaran Lebih - 51,9 17 ,3 40,3 56,2 30,0
3. Rekening Pembangunan Hutan - 0,6 - - - -
4. Rekening Pemerintah Lainnya 15,9 (15,1) - - - -
B. Nonperbankan Dalam Negeri 0,4 (12,4) (17 ,6) (20,7 ) (24,6) (25,8)
1. Privatisasi (neto) 0,1 - 2,1 0,4 0,1 -
2. Hasil Pengelolaan Aset 2,8 0,7 1,1 1,2 1,1 0,5
3. Dana Investasi Pemerintah (2,5) (13,1) (12,3) (19,6) (18,9) (20,6)
i. Pusat Investasi Pemerintah - (0,5) (3,6) (1,6) (3,3) (1,0)
ii. Penyertaan Modal Negara (2,5) (11,7) (6,0) (9,3) (8,5) (9,7 )
iii. Dana Bergulir - (0,9) (2,7 ) (8,8) (7 ,0) (4,8)
iv. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum - - - - - (5,0)
4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - - (1,0) (2,6) (7 ,0) (5,0)
5. Kewajiban Penjaminan - - - - - (0,7 )
6. Pinjaman kepada PT PLN - - (7 ,5) - - -
LKPP
APBNP
2013
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
16,6 28,7 4,6 28,3 38,1 8,8
6.2.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri
Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas
Privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset, pengeluaran Dana Investasi Pemerintah, pengeluaran
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Kewajiban Penjaminan,
dan Pinjaman untuk PT PLN.
A. Privatisasi
Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain (1) peningkatan kinerja dan nilai tambah
perusahaan; (2) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (3) penciptaan struktur industri
yang sehat dan kompetitif; (4) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi
global; (5) penyebaran kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.
Dari program privatisasi
tersebut, sebagian dana
yang diperoleh dapat
digunakan sebagai
salah satu sumber
pembiayaan APBN,
dan sebagian lainnya
masuk kas perusahaan
yang dapat digunakan
untuk meningkatkan
kapasitas perusahaan.
Perkembangan
penerimaan privatisasi
BUMN dalam periode
2008-2013 disajikan dalam
Grafik 6.3.
3,0
2,0
1,0
0,0
GRAFIK 6.3
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN, 2008 - 2013
(triliun rupiah)
0,5
0,1
Sumber: Kementerian Keuangan
0,0
0,0
1,2
2,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBNP
0,4
Realisasi
0,4
0,1
0,0 0,0
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-5