NK- RAPBN 2014

Defisit, Pembiayaan Anggaran, dan Risiko Fiskal
Bab 6
6.1 Umum
BAB 6
DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN,
DAN RISIKO FISKAL
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran dalam rangka menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, dengan
tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam
RAPBN 2014 ditetapkan sebesar 1,49 persen terhadap PDB.
Untuk membiayai defisit RAPBN 2014 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumbersumber
pembiayaan nonutang yang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan
pinjaman, dan hasil pengelolaan aset; serta pembiayaan utang yang berasal dari Surat Berharga
Negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.
Terkait dengan besarannya, mengingat sangat terbatasnya kapasitas sumber-sumber
pembiayaan nonutang, maka sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama
sumber pembiayaan. Pembiayaan melalui utang dalam RAPBN 2014 akan dilakukan secara
terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri,
memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko
yang harus ditanggung.
Selanjutnya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber
pembiayaan utang dari dalam negeri, yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk
mengoptimalkan peran serta dari masyarakat (financial inclusion), mengembangkan pasar
keuangan domestik, dan meningkatkan efek multiplier perekonomian nasional. Kebijakan
tersebut ditempuh sejalan dengan terdapatnya risiko utang dalam negeri yang relatif lebih
rendah apabila dibandingkan dengan risiko utang luar negeri.
Dalam RAPBN 2014, Pemerintah juga merencanakan alokasi pengeluaran pembiayaan antara
lain untuk mendukung upaya: (a) peningkatan kapasitas usaha BUMN dengan mengalokasikan
PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); (b) pembangunan infrastruktur,
dengan mengalokasikan PMN kepada PT Hutama Karya, PMN kepada PT Sarana Multigriya
Finansial, Dana Bergulir untuk Pusat Pembiayaan Perumahan, dan Kewajiban Penjaminan;
(c) pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), melalui alokasi
PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dan Dana Bergulir untuk Lembaga Pengelola
Dana Bergulir KUMKM; serta (d) pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Organisasi/
LKI untuk mempertahankan persentase kepemilikan modal, melalui alokasi PMN kepada
Organisasi/LKI.
Selain itu, dalam RAPBN 2014 terdapat beberapa kegiatan infrastruktur yang dibiayai dari
utang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan infrastruktur yang dibiayai
dari dalam negeri berupa surat berharga syariah negara (SBSN)-Project Based Sukuk (PBS)
antara lain proyek pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya segmen I dan Proyek Railway
Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project. Sedangkan kegiatan
infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri antara lain Regional Roads Development
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
6-1