NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan penetapan Perda APBD yang tepat
waktu;
b. Kriteria kinerja meliputi Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja Ekonomi
dan Kesejahteraan; dan
c. Batas Minimum Kelulusan Kinerja merupakan nilai minimum tertentu atas hasil
pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian terhadap kinerja daerah dari
Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, serta Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.
Dalam RAPBN 2014, DID direncanakan sebesar Rp1,4 triliun atau tetap seperti yang
dialokasikan dalam APBNP 2013.
5.4.1.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang bersumber
dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah
percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi
Keluaran. Verifikasi Keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK Bidang
Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum yang dilakukan oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara lain
yaitu:
a. Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur;
b. Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan
c. Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat.
Adapun daerah percontohan P2D2 tersebut meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di 5 (lima)
wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan
Maluku Utara.
Dalam RAPBN 2014 dana P2D2 direncanakan sebesar Rp91,8 miliar, meningkat sebesar
Rp10,5 miliar dari alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp81,4 miliar.
5-42
Nota Keuangan dan RAPBN 2014