NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
Rp60,5 triliun, atau naik Rp17,5 triliun (40,6 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya
dalam APBNP 2013 sebesar Rp43,1 triliun.
5.4.1.2.3.2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan
Tunjangan Profesi Guru dengan besaran Rp250.000,00 per bulan yang diberikan selama
12 bulan dalam setahun. Dalam RAPBN 2014, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
direncanakan sebesar Rp1,9 triliun, atau turun Rp558,4 miliar (23,2 persen) jika dibandingkan
dengan alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar Rp2,4 triliun.
5.4.1.2.3.3 Bantuan Operasional Sekolah
Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan
daerah melalui penyaluran dana ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah
dengan mekanisme hibah.
BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa
kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS
bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan
beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu
dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi
daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran
pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan
monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan
bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah
(BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang
berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan,
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi berjalan lancar
dan meminimalkan permasalahan.
Anggaran dana BOS dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp24,1 triliun, atau naik
Rp627,8 miliar (2,7 persen) jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP 2013 sebesar
Rp23,4 triliun.
5.4.1.2.3.4 Dana Insentif Daerah
Dana Insentif Daerah (DID) ditujukan terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi
Pendidikan yang menjadi urusan daerah dan dialokasikan kepada daerah berprestasi dengan
mempertimbangkan kriteria tertentu. Tujuan lain yang diharapkan dari pengalokasian DID
adalah untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih
baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan
APBD secara tepat waktu.
Penentuan daerah berprestasi dan penghitungan besaran alokasi dilakukan berdasarkan kriteria
utama, kriteria kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja.
a. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah
penerima, meliputi: daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-41