NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
induk dan daerah pemekaran berdasarkan data: (1) jumlah penduduk; (2) luas wilayah; dan
(3) belanja pegawai.
3. Dana Alokasi Khusus
Sesuai dengan Undang-undang pembentukannya, kepada DOB diprioritaskan mendapatkan
alokasi DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan kriteria
pengalokasian. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi daerah induk yang ibukota pemerintahannya
menjadi bagian DOB. Sementara itu, untuk DAK bidang lainnya akan dialokasikan pada tahun
berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan data penghitungan dalam pengalokasian DAK
dan kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK.
5.4.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
5.4.1.2.1 Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat direncanakan dalam RAPBN 2014
dengan besaran setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi undang-undang. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
diutamakan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Imbangan alokasi Dana
Otonomi Khusus setara 2 persen DAU nasional antara Provinsi Papua dan Papua Barat disepakati
bersama DPR RI sebesar 70 persen dan 30 persen. Selain itu, dialokasikan juga dana tambahan
infrastruktur, yang besarannya disepakati antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam RAPBN 2014 direncanakan besarannya
setara 2 persen dari DAU nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta
pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Dengan demikian, alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp16,2
triliun (0,2 persen dari PDB). Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut naik Rp2,7 triliun
(20,2 persen) jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2013 sebesar Rp13,4 triliun.
Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp6,8 triliun,
yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp4,8 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar
Rp2,0 triliun;
b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp6,8 triliun;
c. Dana tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
sebesar Rp2,5 triliun, yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp1.750,0 miliar dan Provinsi
Papua Barat sebesar Rp750,0 miliar.
5.4.1.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Dana Keistimewaan DIY diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang
pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Dana Keistimewaan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-39