NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
19. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah
mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2014
yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan
batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara
berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Lingkup kegiatan: (1) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan nonstatus
dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat
kegiatan di sekitarnya; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu
untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan
perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (3) Penyediaan
moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang, dan jasa;
(4) Penyediaan asrama sekolah (SLTP, SLTA) dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan
perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Alokasi DAK dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp33,0 triliun, atau naik Rp1,3 triliun
(4,1 persen) jika dibandingkan dengan alokasi DAK dalam APBNP 2013 sebesar Rp31,7 triliun.
Alokasi DAK sebesar Rp33,0 triliun tersebut terdiri dari Rp30,2 triliun yang dialokasikan
untuk seluruh daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, dan
Rp2,8 triliun dialokasikan sebagai DAK Tambahan untuk melanjutkan affirmative policy bagi
daerah tertinggal, yang ditujukan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar,
yaitu: infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur
Sanitasi.
Dengan adanya affirmative policy tersebut, alokasi DAK untuk infrastruktur dasar dalam
RAPBN 2014 mencapai Rp10,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,9 triliun
(23,8 persen) jika dibandingkan dengan APBNP 2013 sebesar Rp8,2 triliun.
Selanjutnya, untuk DAK Tambahan yang dialokasikan kepada daerah tertinggal tersebut,
kewajiban penyediaan dana pendamping diatur sebagai berikut:
a. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, tidak diwajibkan menyediakan dana
pendamping;
b. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping
paling sedikit 1 persen;
c. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling
sedikit 2 persen; dan
d. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling
sedikit 3 persen.
Sementara itu, dalam RAPBN 2014 juga dialokasikan dana perimbangan untuk 15 Daerah
Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tahun 2012 dan tahun 2013, seperti pada Tabel 5.10
dan Tabel 5.11.
Dana perimbangan untuk DOB belum dialokasikan secara mandiri, namun masih dihitung dari
daerah induknya, mengingat belum tersedianya data yang memadai dan belum terbentuknya
perangkat daerah.
Untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dilakukan sebagai berikut:
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-37