NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
14. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana
dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, dan data
statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan,
serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di
pulau-pulau kecil.
Lingkup kegiatan: DAK KP PROVINSI: Penyediaan kapal perikanan > 30 GT; DAK
KP KABUPATEN/KOTA: (1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
(2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (3) Pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (4) Pengembangan
sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Pengembangan sarana dan
prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (6) Pengembangan sarana dan
prasarana penyuluhan perikanan; dan (7) Pengembangan sarana penyediaan data statistik
kelautan dan perikanan.
15. DAK Bidang Kehutanan
Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah (1) Peningkatan operasionalisasi
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP); (2) Peningkatan Daya Dukung DAS; (3) Perlindungan Hutan dan Kawasan Esensial;
(4) Pemberdayaan masyarakat.
Lingkup kegiatan: (1) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (3) Pemeliharaan dan
pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan (T-1); (4) Peningkatan
penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan (5) Peningkatan penyediaan sarana
dan prasarana penyuluhan kehutanan.
16. DAK Bidang Lingkungan Hidup
Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah (1) Mendorong pelaksanaan SPM
bidang Lingkungan Hidup daerah; (2) Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi
pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana
lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan;
(3) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan (4) Mendukung
kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Lingkup kegiatan: (1) Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas
air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan
tanah; (2) Pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah;
(3) Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan;
(4) Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a) IPAL UKM; (b) IPAL
Komunal; (c) IPAL Puskesmas; (d) Pengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery);
(5) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di
tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta
sekolah-sekolah; (6) Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau;
(7) Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; (8) Pembuatan Sumur resapan;
(9) Pembuatan lubang resapan biopori; (10) Pembuatan embung (kolam tampungan air);
(11) Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; (12) Pengadaan
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-35