NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
c. Menangani jalan dan jembatan melalui pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten,
dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara
selektif;
d. Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah
tertinggal dan kawasan perbatasan; dan
e. Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas
Nasional 6 di Bidang Infrastruktur.
Lingkup kegiatan:
a. Jalan: pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur, dan pembangunan jalan
provinsi/kabupaten/kota;
b. Jembatan: pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian, dan pembangunan di jalan provinsi/
kabupaten/kota;
c. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota
kabupaten/kota, dan jalan strategis;
d. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain jalan
nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota antar kabupaten dengan
ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan
lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten; dan
e. Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan
dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil,
serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
9. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan
kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di provinsi,
kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan
lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah
korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014.
Lingkup kegiatan: Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat.
10. DAK Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan
permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten/kota.
Lingkup kegiatan: (1) Prasarana dan sarana air minum; (2) Sarana air limbah komunal;
(3) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); (4) Jaringan distribusi listrik; dan
(5) Penerangan jalan umum.
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-33