NK- RAPBN 2014

Bab 5
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
akhir tahun 2014. Sementara itu, kegiatan peningkatan pelayanan air minum di daerah rawan
air, dan/atau terpencil, dan/atau tertinggal merupakan upaya untuk mendukung pencapaian
target RPJMN 2010-2014, yaitu pencapaian akses air minum perpipaan sebesar 38 persen pada
akhir Tahun 2014.
6. DAK Bidang Infrastrukur Sanitasi
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah (1) Mempercepat
pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang
mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan sanitasi; (2) Mendukung kebijakan keberpihakan
(affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan
(3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional
3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
Lingkup Kegiatan: (1) Subbidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan
sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan (2) Subbidang persampahan:
pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem
pengelolaan sampah kota.
7. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah (1) Mengembalikan fungsi
dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan,
yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun
2014; (2) Penanganan Jaringan Irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian SPM
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (3) Mendukung kebijakan keberpihakan (affirmative policy)
untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.
Lingkup kegiatan: Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Irigasi TA 2014 difokuskan kepada rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai Operasi dan Pemeliharaan (OP). Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi bertanggung jawab dalam
pelaksanaan OP Irigasi yang menjadi kewenangannya sehingga harus dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
8. DAK Bidang Infrastruktur Jalan
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah:
a. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi,
Kabupaten dan Kota yang menghubungkan outlet pelabuhan dan bandara dalam
memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang
mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar
pertumbuhan ekonomi regional;
b. Menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (domestic connectivity) dalam
mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (MP3EI);
5-32
Nota Keuangan dan RAPBN 2014