NK- RAPBN 2014

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab 5
4. DAK Bidang Keluarga Berencana
Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (1) peningkatan daya jangkau
dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (2) peningkatan
sarana dan prasarana pelayanan KB; (3) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (4) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang
anak; dan (5) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi
informasi.
Lingkup kegiatan:
a. Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi
berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan;
b. Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan
KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi;
c. Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan public address,
dan KIE kit;
d. Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit;
e. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan; dan
f. Penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/pengangkut akseptor.
5. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah (1) Meningkatkan
cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi SPM penyediaan air minum
di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; (2) Mendukung kebijakan
keberpihakan (affirmative policy) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan
perbatasan; dan (3) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya
Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan
Kemiskinan.
Lingkup kegiatan: (1) Perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan
retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang
memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; (2) Pemasangan Sistem
Meter Komunal (master meter) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya
yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang
memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR
perpipaan; dan (3) Pembangunan SPAM Perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan
sumber air baku yang relatif mudah. Ketiga jenis kegiatan tersebut adalah kewenangan daerah
sesuai PP 38 Tahun 2007 dan ditujukan untuk mendukung SPM pelayanan air minum dalam
rangka pemenuhan target MDGs 2015, RPJMN 2010-2014, dan Direktif Presiden Klaster IV.
Kegiatan pemasangan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk SR perpipaan dan
Sistem Meter Komunal merupakan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target
RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan layak sebesar 32 persen pada
Nota Keuangan dan RAPBN 2014
5-31